Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
26

Keberatan Perdanaker Bekasi Diberlakukan, MA Tolak Tuntutan 28 Perusahaan

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta (foto: news.detik.com)

Sejumlah pasal dalam Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi, diajukan uji materi oleh dua puluh delapan Perusahaan ke Mahkamah Agung (MA).

Dengan dikomandoi oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Bekasi, sebanyak 28 Perusahaan di Bekasi mempersoalkan pemberlakuan sepuluh pasal dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Ketenagakerjaan. Mereka meminta MA, untuk membatalkannya karena dianggap bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang lebih tinggi.

Dalam surat permohonan yang telah diregister oleh Kepaniteraan MA tanggal 1 Oktober 2018, pasal yang diuji yakni Pasal 17 ayat (6) mengenai prosentase maksimal jumlah peserta magang, Pasal 20 ayat (1) mengenai tenggang waktu magang dan perpanjangannya, Pasal 21 ayat (1) mengenai uang saku pemagangan, Pasal 24 ayat (1) mengenai kewajiban melaporkan lowongan kerja, Pasal 28 ayat (1) mengenai pemberian kesempatan tenaga kerja lokal, Pasal 42 ayat (4) mengenai pendaftaran perjanjian dengan perusahaan outsourcing.

Kedua puluh delapan perusahaan juga menguji Pasal 44 ayat (3) mengenai batas waktu pemberitahuan perjanjian kerja waktu tertentu, Pasal 56 ayat (3) mengenai kenaikan upah minimum kabupaten/upah minimum sektoral kabupaten, Pasal 61 ayat (1) mengenai kewajiban menyediakan sarana dan fasilitas kesejahteraan pekerja, serta Pasal 72 ayat (3) mengenai batas waktu lamanya merundingkan Perjanjian Kerja Bersama.

Dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai pasal-pasal yang diujikan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebab, prosentase peserta magang yang di Kabupaten Bekasi sebanyak 10% sesuai dengan Pasal 17 ayat (6) Perdanaker Bekasi, telah sesuai dengan topograpi wilayah Kabupaten Bekasi yang memiliki kawasan industri dan ribuan pabrik, serta rasa keadilan masyarakat di daerah tersebut.

Pembatasan lamanya pemagangan dan perpanjangannya juga dibutuhkan dalam rangka pemberian kesempatan bagi orang lain, dan juga untuk menghindari penyalahgunaan pemagangan untuk kepentingan lain. Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Agung Supandi sependapat dengan pengaturan besaran uang saku peserta magang sebesar 80% dari upah minimum. Hal itu untuk memberikan kepastian dan menghindari penafsiran lain yang terjadi selama ini.

Menurut Supandi, kewajiban melaporkan lowongan kerja bertujuan menghindari praktik penguasaan informasi dan pemberian lapangan pekerjaan oleh seseorang atau sekolompok orang yang bersifat tertutup dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan terhadap kewajiban pemberian kesempatan tenaga kerja lokal, adalah untuk memberikan peluang kerja kepada tenaga kerja lokal dan masyarakat di sekitar perusahaan agar tercipta pemerataan kesejahteraan, sehingga mereka tidak hanya sebagai penonton, akan tetapi dapat berperan serta dalam kegiatan produksi.

Ia juga menilai, pendaftaran perjanjian dengan perusahaan outsourcing ke Dinas Tenaga Kerja, justru untuk menjaga agar tidak ada pihak manapun yang dirugikan dari pemberlakuan ketentuan tersebut. Bahkan Supandi mengatakan, meskipun terdapat kesepakatan para pihak di bawah UMK, akan tetapi Bupati Bekasi berhak dan bertanggung jawab untuk mengontrol kesepakatan tersebut, dan karena itu kesepakatan mengenai pengupahan wajib di atas upah minimum yang ditetapkan di Kabupaten Bekasi.

Dalam pertimbangan lain, Supandi menegaskan, bahwa batas waktu lamanya merundingkan Perjanjian Kerja Bersama paling lama dua tahun adalah bentuk penegasan dan kepastian hukum agar kepentingan para pihak dilindungi, terutama pihak pekerja yang mempunyai posisi tawar lemah. “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terbukti Objek Permohonan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan karenanya dalil-dalil Permohonan Para Pemohon tidak beralasan hukum,” tegas Supandi membacakan konklusi dalam Putusan Nomor 67 P/HUM/2018, Selasa (18/12/2018) lalu.

Kedua puluh delapan Perusahaan tersebut adalah PT. Kyodo Yushi Lubricants TP Indonesia, PT. Kyosha Indonesia, PT. MMC Metal Fabrication, PT. Nippon Steel & Sumikin Materials Indonesia, PT. JX Nippon Oil & Energy Lubricants Indonesia, PT. Tsukasa Manufacturing Indonesia, PT. Sumco Indonesia, PT. TD Automotive Compressor Indonesia, PT. Leoco Indonesia, PT. Dela Cemara Indah, PT. Multikimia Intipelangi, PT. KMK Plastics Indonesia, PT. Denso Indonesia, PT. East Jakarta Industrial Park, PT. NCC Korys, PT. Sunstar Engineering Indonesia, PT. Frigoglass Indonesia, PT. Yutaka Manufacturing Indonesia, PT. Mandom Indonesia Tbk., PT. Citra Plastik Makmur, PT. FDK Indonesia, PT. Panasonic Gobel Energy Indonesia, PT. Calpis Indonesia, PT. Hogy Indonesia, PT. Serunigraf Jaya Sentosa, PT. Kawashima Engineering Plastic Indonesia, PT. Hitachi Construction Machinery Indonesia, dan PT. Bumi Kaya Steel Industries.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of