Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
8

MA Tutup Pintu Peninjauan Kembali, Akhirnya Pengusaha Uji Materi ke MK

Penafsiran Mahkamah Agung dengan menghilangkan tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui tingkat Peninjauan Kembali (PK), dinilai bertentangan dengan UUD 1945.

Senin (15/4) kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) meregisterasi permohonan uji materi Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang diajukan oleh PT. Hollit International, dengan Nomor Perkara 34/PUU-XVII/2019. Dalam permohonannya, PT. Hollit meminta MK untuk menyatakan Pasal 56 UU PPHI bertentangan dengan UUD 1945, dan melahirkan norma baru tentang upaya hukum luar biasa PK dalam sengketa perselisihan hubungan industrial. Rencananya, MK akan menggelar sidang pendahuluan pada tanggal 30 April mendatang.

PT. Hollit mendalilkan dirinya memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan uji materi tersebut. Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka pihaknya tidak dapat mengajukan upaya hukum PK atas penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja yang dialaminya dengan Pekerjanya, Mayadevi Khrisnasari. Sehingga, PT. Hollit menilai hak konstitusionalnya untuk mendapatkan perlakuan dan kepastian hukum secara adil, yang telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, telah dihilangkan.

Aturan tersebut diketuk MA, setelah disepakati oleh 22 Hakim dalam rapat pleno MA yang diselenggarakan sejak 1-3 Nopember 2018 lalu. Pada rumusan kamar perdata khusus angka 3 dinyatakan: ‘Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dalam perkara perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir dan bersifat tetap, sedangkan putusan mengenai perselisihan hak dan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kasasi sebagai upaya hukum terakhir sesuai Pasal 56, Pasal 57, Pasal 109 dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga dalam perkara perselisihan hubungan industrial tidak ada upaya hukum Peninjauan Kembali.’

Sebelumnya, PT. Hollit dihukum oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk mempekerjakan kembali Maya ditempat semula, yakni sebagai Junior Graphic Design. Kemudian putusan PHI Nomor 71/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt. Pst itu, dibatalkan oleh MA. Dalam Putusan Nomor 971 K/Pdt.Sus-PHI/2018, PT. Hollit diwajibkan membayar uang pesangon kepada Maya sebesar Rp302,4 juta.

Atas terbitnya SEMA tersebut, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz menilai ada dua isu konstitusionalitas yang dilanggar. Diantaranya, MA tidak berwenang untuk meniadakan upaya hukum atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. “Kewenangan itu harus dimuat dalam undang-undang. Tidak bisa diputuskan hanya dengan hasil rapat,” ujarnya, Senin, 10 Desember 2018 lalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of