Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
857

Mengintip Besaran Pesangon Pekerja ‘No-Position’ di Indosat

Meskipun tak dikenal sebagai salah satu alasan pemutusan hubungan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, ‘No Position’ dianggap sama dengan efisiensi.

Hakim Agung Sudrajad Dimyati, akhirnya membenarkan alasan ‘No Position’ dalam perkara pemutusan hubungan kerja antara PT. Indosat Tbk dengan Yayan Dharmawangsa. Menurutnya, alasan tersebut dapat digolongkan sebagai alasan pemutusan hubungan kerja karena efisiensi. Sehingga, Indosat dibebankan untuk membayar uang kompensasi pesangon.

Dalam gugatannya di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Indosat meminta agar penetapan pemberhentian Yayan sejak Mei 2017 dan hanya diberikan uang pesangon sebesar Rp2,2 miliar. Namun dalam Putusan Nomor 73/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, PHI menghukum Indosat membayarkan pesangon Yayan sebesar Rp3,3 miliar.

Besaran uang pesangon tersebut, karena PHI menilai Yayan berhak atas upah selama proses pemutusan hubungan kerja sebesar 7 bulan upah. Selain itu, Yayan juga dianggap masih berhak atas uang bantuan kesehatan, uang bantuan pelatihan dan uang bantuan fasilitas kesehatan pensiun yang besarnya Rp383 juta.

Terhadap Putusan tersebut, Indosat mengajukan kasasi dan meminta agar Mahkamah Agung (MA) mengubah amar Putusan PHI. Indosat keberatan dengan batas waktu penetapan pemutusan hubungan kerja sejak diucapkan pada tanggal 4 September 2018, yang membuat besaran uang kompensasi pesangon menjadi lebih besar dari yang telah ditetapkan Indosat.

Akan tetapi, MA menolak keberatan tersebut. Sebab besaran uang kompensasi yang telah ditetapkan PHI, telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Namun begitu, Dimyati berpendapat, Yayan tidak berhak atas uang bantuan fasilitas kesehatan pensiun. Karena alasan pemutusan hubungan kerja terhadapnya, bukanlah karena usia pensiun, melainkan karena efisiensi.

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. Indosat Tbk, tersebut harus ditolak dengan perbaikan,” ujar Dimyati, Kamis (31/1/2019) lalu.

Atas pertimbangan hukum itu, MA dalam amar Putusan Nomor 80 K/Pdt.Sus-PHI/2018 menetapkan besaran uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang wajib diberikan Indosat kepada Yayan sebesar Rp2,9 miliar.

“Menghukum Penggugat membayar kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak atas cuti dan perumahan serta pengobatan, tambahan sebesar 7 bulan upah, Bantuan Kesehatan dan Bantuan Pelatihan yang seluruhnya sebesar Rp2.962.528.582,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) gross kepada Tergugat,” tegas Dimyati.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of