Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
26

Tak Ikut BPJS, Perusahaan Sawit Dilaporkan Serikat Buruh

Ilustrasi. (foto: jurnalsocialsecurity.com)

Keharusan bagi setiap badan usaha mengikutsertakan pekerjanya menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan, masih diragukan pelaksanaannya.

Meskipun diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama delapan tahun, kewajiban untuk menjadikan pekerjanya menjadi peserta BPJS oleh Perusahaan dianggap seolah biasa saja apabila dilanggar. Setidaknya kondisi tersebut, tercermin dalam aduan yang disampaikan oleh Serikat Buruh di Kalimantan Utara, Selasa (2/4) kemarin.

Para buruh melaporkan tiga perusahaan sawit, yakni PT. Prima Tunas Kharisma, PT. Ini Selaras Perkasa, dan PT. Sentosa Sawit Utama. Ketiganya diduga telah membayar upah dibawah upah minimum sebagai pelanggaran Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan belum diikutsertakannya pekerja ke dalam program BPJS.

Menanggapi aduan serikat buruh, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kaltara, Asnawi mengatakan akan langsung turun memimpin pemeriksaan ke ketiga perusahaan tersebut. Ia mengaku telah membentuk tim yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan dan petugas dari BPJS Kota Tarakan.

Menurut Asnawi, memang ada beberapa pekerja yang tidak terdaftar sebagai Peserta BPJS. Alasannya karena yang bersangkutan tidak bersedia, dan telah menjadi Peserta BPJS dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang dibayarkan oleh Pemerintah. “Alasan Pekerja tetap memilih PBI, karena ada ketakutan, jika sudah tidak bekerja lagi tidak mendapatkan apa-apa,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, apabila pekerja telah benar-benar dinyatakan berhenti bekerja, maka dapat difasilitasi perusahaan untuk dilaporkan sudah tidak bekerja dan dimasukkan dalam daftar orang yang meneirma PBI.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of