Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
115

Terbukti Tak Bayar Upah, Seorang Satpam Menang Lawan Perusahaan Konsultan

Gedung PN Jakarta Pusat. (foto: kabar24.bisnis.com)

Pemutusan hubungan kerja tak selalu hanya bisa dilakukan oleh Pengusaha, sebaliknya Pekerja-pun dapat mengajukan permohonan untuk diberhentikan.

Gugatan Achmad Rusdi, seorang Satpam terhadap PT. Bina Asih Consultants, dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Permohonan pemberhentian yang diajukan oleh Rusdi, terbukti telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Demikian amar Putusan Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibacakan oleh Hakim Duta Baskara pada Senin (11/2) lalu.

Menurut Duta, tindakan Perusahaan yang tidak lagi membayar upah Rusdi sejak bulan Juli 2017, dan dengan tidak adanya bantahan dari PT. Bina Asih, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Perusahaan tidak membayar upah tepat pada waktunya selama tiga bulan berturut-turut.

Ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf c UU 13/2003, dinyatakan, “Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut: tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih”.

Dalam amar putusannya tersebut, Majelis Hakim PHI menyatakan putus hubungan kerja antara Rusdi selaku Penggugat dengan PT. Bina Asih selaku Tergugat, terhitung sejak tanggal 12 Maret 2018. Duta menilai, penetapan waktu putusnya hubungan kerja keduanya didasarkan pada tanggapan Rusdi yang tidak keberatan dianjurkan putus hubungan kerja oleh Pegawai Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Pusat.

Terhadap pertimbangan tersebut, Pengadilan menghukum PT. Bina Asih Consultants untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (3) serta ayat (4) UU 13/2003, dan upah selama empat bulan yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp106,8 juta.

Sedangkan terhadap tuntutan pembayaran kekurangan upah sejak mulai bekerja di tahun 2010 yang diajukan oleh Rusdi, menurut Majelis Hakim tidak terbukti. Sebab, selain tidak ada bukti slip upah, juga tidak ada penetapan dari pegawai pengawas ketenagakerjaan atas kekurangan pembayaran upah yang ditaksir Rusdi sebesar Rp98,8 juta itu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of