Minggu, 22 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
61

Baru Menggugat Setelah Enam Tahun Dipecat, MA Tolak Kasasi Buruh Freeport

Gugatan pemutusan hubungan kerja hanya dapat dikualifikasi telah kadaluarsa, apabila yang menjadi alasan adalah karena ditahan pihak yang berwajib dan mengundurkan diri.

Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Jeffry Eduard O Sampul melawan PT. Freeport Indonesia, yang diputuskan hubungan kerjanya sejak tanggal 12 Juli 2011. Majelis Hakim Kasasi yang terdiri dari Hakim Muhammad Yunus Wahab, Horadin Saragih dan Junaedi mendasarkan putusannya tersebut pada Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

Dalam ketentuan tersebut, gugatan hanya dapat diajukan oleh Pekerja atas pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang dimaksud Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterimanya atau diberitahukannya maksud pemutusan hubungan kerja oleh Pengusaha.

“Gugatan Penggugat telah kadaluarsa,” terang Yunus dalam petikan Putusan Kasasi Nomor 57 K/Pdt.Sus-PHI/2019, yang diucapkan Rabu (20/02/2019) lalu. Pasalnya menurut Yunus, gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh Jeffry pada 14 Nopember 2017 melalui Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jayapura, yang jika dibandingkan dengan kejadian pemberhentian dirinya. Maka, gugatan tersebut diajukan dalam kurun waktu 6 (enam) tahun 4 (empat) bulan. Atas pertimbangan tersebutlah, permohonan kasasi Jeffry dianggap telah kadaluarsa.

Dalam Pasal 171 UU 13/2003, pemutusan hubungan kerja yang dapat dikualifikasi kadaluarsa apabila dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun tidak diajukan ke pengadilan, adalah untuk alasan karena melakukan kesahalan berat (Pasal 159 UU 13/2003), tidak dapat bekerja karena ditahan pihak yang berwajib (Pasal 160 UU 13/2003), dan mengundurkan diri (Pasal 162 UU 13/2003).

Terhadap gugatan pemutusan hubungan kerja karena alasan kesalahan berat dalam Pasal 159 UU 13/2003 telah dinyatakan bertentangan dengan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai Putusan Nomor 12/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004.

Selain itu, MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XIII/2015 tanggal 29 September 2016, juga telah menyatakan alasan pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat (Pasal 159 UU 13/2003) dalam Pasal 82 UU 2/2004, bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Atas dua Putusan MK tersebut, maka gugatan pemutusan hubungan kerja yang dapat dikualifikasi telah kadaluarsa apabila tidak diajukan dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diputuskan hubungan kerja oleh Pengusaha, adalah pemutusan hubungan kerja karena tidak dapat bekerja akibat ditahan pihak yang berwajib dan mengundurkan diri.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of