Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
62

Belum Jalankan Putusan, Pabrik Permen Internusa Food Ditegur Pengadilan

Pihak yang tidak bersedia menjalankan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dipailitkan hingga dilaporkan ke Polisi.

Wakil Ketua Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil PT. Internusa Food, Selasa (21/05/2019) kemarin, karena dianggap belum menjalankan Putusan Pengadilan untuk membayar uang pesangon kepada Abdul Hakim, dkk (6 orang) sebesar Rp247 juta. Produsen permen itu diminta untuk segera melaksanakan Putusan PHI Jakarta Pusat, paling lambat 8 (delapan) hari setelah ditegur oleh Pengadilan.

Jika dalam waktu tersebut, PT. Internusa tidak membayar pesangon maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kepailitan melalui Pengadilan Niaga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain itu, Pemilik Perusahaan juga bisa dilaporkan ke Kepolisian dengan sangkaan Pasal 372 atau Pasal 216 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat bulan hingga empat tahun.

Ditemui seusai menghadiri panggilan, Eep Ependi selaku Kuasa Hukum dari Abdul Hakim dan kawan-kawan, menyampaikan keinginan Perusahaan yang hanya bersedia membayar sebagian dari Putusan Pengadilan. “Perusahaan menawarkan hanya separuh dari total nominal putusan Pengadilan,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menegaskan, tawaran Perusahaan belum dapat diterima. “Tawarannya merugikan kita sudah panjang prosesnya hingga hampir dua tahun,” terang Eep didampingi oleh perwakilan Pekerja, Sidik Prastiyo. Ia mengaku sedang mempersiapkan upaya hukum lain untuk mendesak Perusahaan melaksanakan Putusan Pengadilan. “Mungkin bisa PKPU, dalam artian melanjutkan ke Pengadilan Niaga,” terangnya.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan salah satu upaya hukum dalam proses kepailitan, yang tujuannya untuk memaksa seseorang atau badan usaha memenuhi kewajibannya, akibat dari adanya perjanjian maupun undang-undang. Apabila upaya hukum PKPU tidak mencapai kesepakatan, maka Pengadilan Niaga memiliki alasan hukum untuk menyatakan pailit.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of