Senin, 26 Agustus 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
81

Bertambah 1 Orang, Sudah 43 Buruh Moker Freeport Meninggal Dunia

Aris Dwinarno meninggal dunia pada 18 Mei 2019 lalu di Timika, Papua. Ia merupakan buruh ke-43 yang meninggal dari 8000-an Buruh PT. Freeport Indonesia yang melakukan mogok kerja (moker) menuntut untuk dipekerjakan kembali. Kepesertaan Aris di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah dinon-aktifkan, sehingga ia tidak mampu membayar biaya pengobatan sejak diberhentikan secara sepihak, karena Freeport menganggap mogok kerja yang dilakukan tidak sah.

Padahal, Dinas Tenaga Kerja telah menyatakan mogok kerja ribuan karyawan perusahaan tambang emas tersebut, adalah sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan Disnaker tersebut, juga diperkuat dengan Surat Gubernur Papua Nomor 540/14807/SET, yang menegaskan PT. Freeport Indonesia untuk mempekerjakan kembali ribuan karyawan yang diberhentikannya itu.

Agung, salah satu koordinator mogok kerja buruh Freeport di Jawa Timur yang berhasil dihubungi mengatakan, “Sebenarnya permasalahan Freeport ini sudah sampai ke Pak Joko Widodo, dan beliau berjanji akan memanggil para menteri terkait untuk percepatan penyelesaian persoalan PHK Freeport ini,” ujarnya. Namun menurut Agung, sejauh ini belum ada tindak lanjut atas janji Presiden tersebut.

Sebelumnya, beberapa perwakilan Buruh PT. Freeport Indonesia, kembali berunjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta. Mereka menagih janji Presiden Joko Widodo yang disampaikan pada tanggal 13 Februari lalu. Mereka meminta Pemerintah untuk segera menindak tegas Freeport, serta mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan.

Koordinator Aksi, Jeri, Selasa (14/05/2019) menjelaskan, janji yang pernah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, belum terlaksana. Menurutnya, kala itu Presiden menjanjikan sesegera mungkin mempertemukan mereka dengan Pihak Freeport dan Menteri Ketenagakerjaan, untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang belum terselesaikan.

“Namun apa yang beliau sampaikan sampai saat ini, sudah memasuki tiga bulan. Karenanya kami ingin mengingatkan kembali terhadap apa yang beliau janjikan,” ujarnya. Jeri juga berharap, agar Pemerintah bisa lebih tegas dalam menyikapi penanam-penanam modal asing, khususnya yang ada di Papua, terangnya. (AMj/Haf)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of