Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
5

Bisakah Menuntut Santunan Cacat Tetap Setelah Empat Tahun Berlalu?

Tidak diikutsertakannya Pekerja ke dalam Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, maka resiko yang dialami Pekerja menjadi tanggung jawab Pengusaha sepenuhnya.

Robert Lumban Raja, akhirnya memberanikan diri menuntut santunan cacat tetap yang dialaminya sejak 3 April 2014 terhadap PT. Totalindo Eka Persada Tbk. Dalam surat gugatannya, Robert meminta Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menghukum Perusahaan membayar santunan kecelakaan kerja sebesar Rp224 juta.

Ia dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi, setelah telapak tangan sebelah kirinya terluka dengan persentase kecacatan sebesar 80%. Namun hingga ia akhirnya diputuskan hubungan kerja sejak 1 Juni 2018, Perusahaan tidak kunjung memberikannya santunan yang besarannya haruslah dihitung berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Terhadap gugatan Robert, PT. Totalindo berusaha menyangkal adanya cacat tetap yang dialami Robert. Menurut Perusahaan, faktanya cacat yang didalil-dalilkan luka pada ibu jari tangan sebelah kiri, dan bukan telapak tangan sebelah kiri. Sehingga dalil gugatan Robert haruslah ditolak, karena tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Menanggapi dalil para pihak, Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat yang diketuai oleh Hakim Duta Baskara, menilai gugatan Robert dapatlah dikabulkan sebagian. Menurut Duta, berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemeriksa tanggal 24 September 2018, Robert hanya mengalami berkurangnya fungsi pada setiap ruas jari tangan bagian kiri, yang perhitungan besaran santunannya 9,5% x 80 x upah sebulan.

Dengan tidak diikutsertakannya Robert ke dalam Program BPJS Ketenagakerjaan, maka lanjut Duta, Pemberi Kerja yang belum mengikutsertakan Pekerjanya dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), wajib membayar hak-hak Pekerja sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2015.

“Menghukum Tergugat untuk membayar santunan cacat sebagian fungsi kepada Penggugat sebesar Rp22.180.053,” ujar Duta membacakan amar Putusan Nomor 314/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst, Senin (11/3) lalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of