Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
150

Dianggap Tak Beri Pesangon Sesuai Undang-Undang, PT. Hutama Karya Digugat

Pengusaha diwajibkan untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak sesuai dengan undang-undang, apabila bermaksud memutus hubungan kerja dengan Pekerjanya.

PT. Hutama Karya Persero dinilai oleh kedua Pekerjanya, Suripto dan Toga Tambunan telah membayarkan uang pesangon yang besarannya tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Atas hal itulah, keduanya mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada 12 April 2019 yang lalu.

“Kita kan gak tau sebelumnya, kalua ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, masalah perhitungan pesangon. Kita belum paham tetapi Perusahaan ngasih pesangonnya gak sesuai dengan undang-undang,” tegas Suripto usai persidangan.

Dalam surat gugatan yang diregister dengan Perkara Nomor 144/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst dan 145/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst itu, keduanya meminta agar pernyataan yang ditandatangani pada bulan Mei 2018, yang menyatakan untuk tidak menuntut atas pemutusan hubungan kerja, dibatalkan Pengadilan.

Suripto dan Toga Tambunan dalam tuntutannya, juga meminta pembayaran uang pesangon masing-masing sebesar Rp334 juta lebih, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5 juta perhari dan menuntut peletakkan sita jaminan atas harta benda bergerak atau tidak bergerak milik PT. Hutama Karya Persero.

Dalam persidangan yang kedua, Senin (6/5) kemarin. Menurut keduanya, Perusahaan sejak sidang pertama hingga sekarang tidak pernah hadir meski telah dipanggil secara patut dan tertulis oleh PHI Jakarta Pusat. “Tapi karena ini (Perusahaan) dua kali tidak hadir, jadi nanti diteruskan sidang ketiga penyerahan bukti,” ujar Suripto.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of