Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
102

Ini Putusan Hakim Agung Soal Pekerja Kontrak di SPBU

Perjanjian kontrak hanya dapat diadakan untuk paling lama dua tahun dengan masa perpanjangan satu tahun, dan dapat diperbaharui selama dua tahun.

Bekerja hingga tujuh tahun, gugatan dua orang operator Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) milik PT. Tjahaya Agung Tunggal yakni Triangga Oktavianto dan Ilham, dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung (MA), Rabu (30/01/2019) lalu. “Menyatakan perjanjian kerja waktu antara Penggugat dengan Tergugat berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu terhitung sejak adanya hubungan kerja,” ujar Hakim Muhammad Yunus Wahab.

Sesuai dengan petikan Putusan Nomor 21 K/Pdt.Sus-PHI/2019, Yunus menilai jenis dan kegiatan yang diperintahkan kepada Okta dan Ilham sebagai operator SPBU, merupakan pekerjaan pokok (core business) yang tidak dapat diperjanjikan dengan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Selain itu, masa kerja keduanya yang sudah mencapai lima hingga tujuh tahun secara terus menerus telah tidak sesuai dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. “Maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan demi hukum hubungan kerja antara Para Penggugat degan Tergugat berubah menjadi PKWTT terhitung sejak adanya hubungan kerja,” terang Yunus.

Atas pertimbangan hukum tersebut, MA berpendapat, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 143/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Sby tanggal 3 Mei 2018, yang menolak gugatan kedua operator SPBU itu, beralasan hukum untuk dibatalkan.

Sehingga menurut Yunus, adil dan patut untuk menyatakan putus hubungan kerja Triangga Oktavianto dan Ilham dengan PT. Tjahaya Agung Tunggal. Dan mewajibkan Pemilik SPBU tersebut, untuk membayar uang kompensasi pemutusan hubungan kerja yang seluruhnya berjumlah Rp100 juta lebih.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of