Minggu, 21 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
4

Mayday 2019: Siapapun Presidennya, Buruh Tetap Jadi Oposisi Ketidakadilan

Sepuluh ribuan buruh yang tergabung dari beberapa serikat pekerja memperingati hari buruh sedunia. Dalam peringatan Mayday 2019 kali ini, para buruh menyoal sistem jaminan sosial, pengupahan dan pelaksanaan hukum ketenagakerjaan.

Sejak pagi hari, tiga ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Jaminan Sosial mulai memadati bundaran Patung Kuda didepan Gedung Indosat, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Disampaikan oleh Ketua Umum Serikat Pekerja Nasional (SPN) Djoko Heriyono, lebih memfokuskan diri pada reformasi sistem jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

“Kita terus menyuarakan tentang peningkatan kesejahteraan rakyat melalui jaminan sosial nasional. Terutama penegakkan hukum harus menjadi perhatian Pemerintah, supaya hak-hak pekerja tidak terampas, tidak terabaikan,” ujarnya. Selain SPN, Federasi Serikat Aneka Sektor Indonesia (FSPASI) juga mempersoalkan perubahan sistem jaminan sosial. Dalam rilisnya, bagi FSPASI, siapapun yang akan menjadi Presiden nantinya, buruh tetap akan menjadi oposisi ketidakadilan.

Sehingga mereka mendesak Pemerintah untuk menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat melalui pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, menurunkan harga kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik, serta menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

Replika sepatu ‘Nike’ yang sedang menginjak para buruh juga ditampilkan dalam peringatan hari buruh internasional itu. Mereka memprotes kebijakan Perusahaan pemegang merk ‘Nike’ yang tidak memberikan perlindungan tegas kepada pekerja yang dipekerjakan oleh perusahaan rekanannya. Beberapa perusahaan rekanan ‘Nike’ seperti PT. Kaho Indah Citra Garment, PT. Dream Sentosa Indonesia, PT. KMK Global Sports dan PT. Bintang Indokarya Gemilang, dinilai telah melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Desakkan kepada Pemerintah untuk segera mencabut PP 78/2015 juga disuarakan oleh Front Perjuangan Rakyat (FPR). “Menuntut Pemerintah segera mencabut PP 78/2015 soal pengupahan,” tegas Rudi. Ia mempersoalkan sejumlah hak kebebasan berorganisasi yang sudah mulai dibatasi oleh Pemerintah. Hal tersebut terbukti dari peringatan Mayday diblokade di depan Gedung Indosat untuk membatasi para buruh tidak berorasi didepan Istana, tuturnya.

Selain di Jakarta, sekitar lima ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) turut memperingati hari buruh di GOR Adiarsa, Karawang. Peringatan tersebut dirayakan bersamaan dengan pelantikan Ketua Umum FSPS untuk Periode 2019-2024. Pimpinan Tertinggi FSPS, Abda Khair Mufti dalam sambutannya, berpesan kepada anggota FSPS untuk mensyukuri dan mempertahankan besaran upah minimum di Karawang yang merupakan upah tertinggi di Indonesia. “Jika PP 78/2015 masih berlaku, maka upah di Karawang akan tetap menjadi yang tertinggi di Indonesia,” tegasnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of