Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
92

Minta Konstitusional Bersyarat, Pemohon Uji UU PPHI Perbaiki Permohonan

Majelis Hakim Sidang Panel pengujian peniadaan Peninjauan Kembali (PK), sahkan dua belas bukti yang diajukan PT. Hollit International.

Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), Selasa (14/5) siang tadi. Dihadapan Majelis Hakim Panel yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Sari Agustin selaku kuasa hukum dari PT. Hollit, memaparkan perbaikan permohonan.

Menurut Sari, pihaknya meminta MK untuk menyatakan Pasal 56 UU PPHI dinyatakan konstitusional bersyarat. “Menyatakan Pasal 56 Undang-Undang PPHI bersyarat sepanjang dimaknai prosesnya, termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia,” ujarnya didampingi oleh Hendrik Setiawan dan Herry Supriyatna yang merupakan karyawan PT. Hollit.

Dalam perbaikan setebal 19 halaman, Hollit keberatan dengan peniadaan upaya hukum luar biasa PK oleh Mahkamah Agung (MA). Putusan pengadilan dapat saja didasarkan pada suatu kebohongan, tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu, paparnya.

PT. Hollit tidak dapat menerima Putusan Kasasi MA yang menghukumnya untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada mantan Pekerjanya, sebesar Rp302,4 juta. Akan tetapi, dengan adanya Surat Edaran MA Nomor 3 Tahun 2018, maka Hollit tidak dapat mengajukan upaya PK.

Sebelum menutup persidangan, Manahan mengesahkan dua belas bukti yang diajukan Hollit dan akan melaporkan ke Rapat Permusyawaratan Hakim, untuk menentukan apakah persidangan akan dilanjutkan atau langsung diputus. “Untuk selanjutnya, ini akan dilaporkan ke Rapat Majelis Hakim. Nanti bagaimana keputusan dari Rapat Majelis, di rapat RPH itu nanti akan disampaikan kepada Pemohon atau kuasanya, oleh Kepaniteraan,” jelasnya.

Dihubungi ditempat terpisah, Praktisi Hukum Konstitusi & Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz mengatakan, kecil kemungkinannya bagi MK untuk mengabulkan permohonan PT. Hollit dalam menguji upaya PK. Ia menjelaskan, UU PPHI tidak mengatur secara tegas dibolehkannya upaya hukum luar biasa atas putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“UU PPHI memang tidak mengatur adanya upaya hukum itu (PK) selain kasasi. Jika hendak dikaitkan dengan pengaturan penerapan hukum acara yang berlaku di PHI adalah hukum acara perdata yang berlaku di peradilan umum, maka telah terang dikatakan disitu (Pasal 57), kecuali yang diatur secara khusus dalam UU ini (UU PPHI),” terang Hafidz.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of