Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
5

Pabrik Naga Empat Kali Mangkir, Hakim Segera Jatuhkan Vonis

Sikap kooperatif, sebaiknya diperlihatkan oleh para pihak dalam persidangan. Agar penyelesaian sengketa segera mendapatkan kepastian hukum.

Sejak sidang pertama 18 Februari lalu, setidaknya PT. Naga Mulia Putra Perkasa telah empat kali mangkir dari panggilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tindakan tersebut, berakibat pada penundaan sidang dan berlarut-larutnya penyelesaian perselisihan hubungan industrial, antara Pekerja Sarnah, dkk dengan Pabrik yang bergerak di bidang industri pakaian jadi tersebut.

Sesuai dengan catatan di Kepaniteraan PHI Jakarta Pusat, Perusahaan yang diwakili oleh Direkturnya Indra Sanjaya itu, tidak hadir pada saat sidang acara bukti surat pada tanggal 25 Maret dan 8 April 2019. Lalu disusul saat acara saksi dan kesimpulan pada 15 April dan 20 Mei 2019. Kejadian tersebut, mengakibatkan proses persidangan yang harusnya diputus pada tanggal 6 Mei, molor menjadi tanggal 17 Juni 2019.

Effendy selaku kuasa hukum Pekerja, mengaku telah menyampaikan kesimpulan kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Taryan, agar PT. Naga Mulia dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar Rp5,1 miliar, berdasarkan bukti dan saksi yang dihadirkan sebagai bagian dari fakta persidangan.

Ia menceritakan keterangan saksi yang dihadirkan sangat menguatkan dalil gugatannya. “Kami menghadirkan dua saksi, yang salah satunya kebetulan mantan ketua serikat pekerja yang menerangkan di PT. Naga Mulia selama ini tidak memberlakukan BPJS Ketenagakerjaan, gaji selalu dibayar UMR, dan jika Pekerja keluar tidak mendapatkan apa-apa,” terang Effendy, Senin (20/05/2019) kemarin. “Hal-hal seperti ini luput untuk diperbaiki (Perusahaan) sampai dengan sekarang,” lanjutnya.

Melalui gugatan yang didaftarkan dengan register Perkara Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst sejak 31 Januari lalu itu, Sarnah mengaku kesal, lantaran tidak lagi dipekerjakan di perusahaan garment yang berlokasi di Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara tersebut. Perusahaan menganggap status hubungan kerja Sarnah dkk (40 orang), bukanlah sebagai pekerja tetap, sehingga pemberian uang pesangon dinilai tidak beralasan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of