Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
72

Pekerja Danamon Serahkan Bukti Penilaian Kerja Tidak Transparan

Sebagai hak penuh Perusahaan dalam melakukan penilaian kinerja, justru dituding sebagai bentuk kesewenang-wenangan karena dianggap tidak transparan.

Bertempat di ruang sidang Kusuma Admadja, lanjutan persidangan antara PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, melawan Gusrina Permatasari kembali digelar oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (20/05/2019) kemarin. Gusrina usai persidangan melalui kuasa hukumnya, Bambang Utomo menyebutkan beberapa bukti-bukti surat yang disampaikannya kepada Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Taryan.

Diantaranya menurut Bambang, pihaknya telah menyampaikan bukti adanya penilaian kerja yang tidak transparan, yang oleh Danamon dijadikan alasan untuk memutuskan hubungan kerjanya dengan Gusrina. “Bukti-bukti penilaian kerja yang tidak akurat, tidak transparan yang merugikan pihak karyawan,” ujar Bambang.

Lebih lanjut ia menceritakan, dengan adanya sanksi-sanksi yang selama ini diberikan oleh Pihak Danamon, telah membuat Pekerja tidak mendapatkan kenaikan gaji, tidak mendapatkan bonus, dan lain-lain. Oleh karenanya, Bambang meminta agar Bank Danamon dapat mengembalikan hak-hak dan keadilan bagi Pekerja.

Gusrina yang telah bekerja selama 22 tahun ingin kembali bekerja, dan meminta Majelis Hakim untuk menolak gugatan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Bank Danamon pada 15 Maret 2019 lalu, dalam register Perkara Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. Sebelum menutup persidangan, Hakim Taryan memberikan kesempatan kepada Danamon untuk mengajukan saksi pada sidang pekan depan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of