Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
56

Pemohon Uji Peniadaan PK di MA Diminta MK Perbaiki Kedudukan Hukum

Uraian kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, dinilai sangat penting bagi lembaga peradilan termasuk Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Selasa (30/4) kemarin, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Atas berlakunya pasal tersebut, PT. Hollit Internasional tidak bisa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi dalam perkara perselisihan hubungan industrial di Mahkamah Agung (MA).

Sebab dalam pasal itu, tidak dinyatakan secara tegas, kebolehan upaya hukum luar biasa PK dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Sehingga PT. Hollit selaku Pemohon merasa dirugikan hak untuk mendapatkan jaminan dan kepastian hukum yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai hak konstitusionalnya akibat berlakunya ketentuan dalam pasal tersebut. Demikian disampaikan oleh salah satu kuasa hukum PT. Hollit, Hendrik Setiawan dihadapan Majelis Hakim Panel MK.

Terhadap permohonan yang diregister dalam Perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019 tersebut, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mempertanyakan kedudukan hukum Pemohon dalam permohonan yang mendalilkan dirinya sebagai Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum privat, dan bukan sebagai perorangan warga negara. “Di dalam Pasal 28D itu nanti dicermati betul karena disana itukan setiap warga negara ya. Nah apakah Saudara mendalilkan termasuk badan hukum itu, ya?”, tanya Wahiduddin.

Sedangkan Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta Pemohon untuk menyampaikan bukti akta pendirian PT. Hollit. Sebab, akta tesebut untuk membuktikan, apakah surat kuasa yang ditandatangani Anne Praticia Sutanto selaku Direktur diberikan kewenangan untuk bertindak atas nama PT. Hollit di dalam maupun di luar pengadilan. “Nanti harus dibuktikan kepada kami. Kira-kira, siapa yang memiliki otoritas untuk dapat mewakili perusahaan PT Hollit International ini, baik di dalam maupun di luar pengadilan?,” tegas Saldi.

Pemohon juga diingatkan oleh Wahiduddin, bahwa pasal yang di uji itu merupakan jantungnya undang-undang. Yang apabila dibatalkan, maka keseluruhan undang-undangnya dibatalkan. “Pasal 56, ini ruhnya undang-undang ini, ya, ruhnya itu di sini. Ruh BAB III itu juga di sini, Pasal 56 itu … itu ruhnya itu di sini. Jadi kalau ini dibatalkan, runtuh semua ini undang-undang ini,” tegasnya.

Diakhir persidangan, Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul memberikan waktu kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya selama 14 (empat belas) hari. “Mahkamah memberi waktu selama 14 hari, ya. Jadi, ini di sini nanti tercatat untuk perbaikan adalah diberi waktu sampai tanggal 13 Mei 2019,” ujarnya sebelum menutup persidangan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of