Senin, 22 Juli 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
10

Pihak Pemborong Tak Turut Digugat, MA Batalkan Putusan Pesangon

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: wikipedia.com)

Hubungan kerja antara Pekerja dengan Perusahaan melalui Pihak Ketiga dianggap tidak secara langsung melahirkan hak dan kewajiban, sehingga gugatan yang hanya melibatkan kedua pihak saja dapat menyebabkan kurang pihak.

Amar putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menyakan gugatan Sus, Ninti dan Nanang Sahroni tidak dapat diterima, membuat ketiga Pekerja yang ditempatkan di PT. Anugerah Abadi Multi Usaha tersebut harus merencanakan gugatan ulang. Sebab dalam pertimbangan hukumnya, MA menilai gugatan yang diajukan kurang pihak (plurium litis consortium).

Menurut Majelis Hakim kasasi yang diketuai oleh Hakim Agung Muhammad Yunus Wahab, gugatan yang diajukan Sus, dkk (3 orang) itu hanya menarik PT. Anugerah. Sedangkan faktanya, penempatan ketiganya bekerja di PT. Anugerah adalah berdasarkan peranan dari Agus Eko Widodo selaku pihak yang menerima pemborongan pekerjaan, dan memiliki perintah langsung dari PT. Anugerah.

Fakta tersebut, setidaknya jelas Yunus dalam pertimbangan hukumnya, agar permasalahan yang sebenarnya menjadi terang benderang, maka seharusnya Sus dan kawan-kawan juga menggugat Agus Eko Widodo.

“Bahwa agar supaya perkara a quo menjadi terang benderang dan dapat menjelaskan bagaimana hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Tergugat, dan bagaimana hubungan hukum/kerja antara Para Pengugat dengan Sdr. Agus Eko Widodo, serta siapakah yang paling tepat dibebani tanggungjawab dalam perkara ini, maka untuk itu seharusnya Para Penggugat menarik Sdr. Agus Eko Widodo sebagai pihak dalam perkara ini,” jelas Yunus seperti dikutip dalam Putusan Nomor 58 K/Pdt.Sus-PHI/2019.

Atas pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Smr tanggal 4 September 2018 lalu, yang menghukum PT. Anugerah untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, dibatalkan MA.

“Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, membatalkan putusan Judex Facti dan menyatakan gugatan Para Penggugat kurang pihak serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima,” tegas Yunus, Rabu (20/2/2019) lalu.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of