Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
66

Revolusi Industri 4.0, Pengusaha Desak UU Ketenagakerjaan Lebih Longgar

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi Sukamdani (foto: kompas.com)

Asosiasi Pengusaha Indonesia menuding Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, sebagai penyebab surutnya penyerapan tenaga kerja.

Kalangan pengusaha mengeluhkan aturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi industri saat ini. Demikian dikatakan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani, pekan lalu di Jakarta. “Selama 16 tahun, (UU Ketenagakerjaan) sudah betul-betul menyurutkan penyerapan tenaga kerja kita,” katanya.

Ia ingin Pemerintah melakukan penyesuaian peraturan ketenagakerjaan, agar lebih longgar dan sesuai dengan revolusi industri 4.0. “Perilaku Pekerja sudah berubah, (pekerja) milenial itu tidak mau bekerja 40 jam seminggu atau 8 jam sehari,” jelasnya. Sehingga menurutnya, tidak ada alasan lagi bagi Apindo selain mendesak Pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Lebih lanjut ia mengatakan, perubahan peraturan tenaga kerja untuk menumbuhkan produktifitas kondisi perekonomian saat ini yang masih digerakkan oleh pengusaha kelas menegah ke atas. “Level menegah ke bawah itu uangnya pas-pasan. Kenapa terjadi seperti itu? Ini ujung pangkalnya gara-gara Undang-Undang Ketenagakerjaan,” tuduhnya.

Sedangkan menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia Rissalwan Lubis menyatakan, undang-undang ketenagakerjaan bukanlah penghambat penyerapan tenaga kerja. Tapi bermasalahnya undang-undang tersebut, karena aturan turunannya tidak kunjung dibuat. “Justru proteksi yang lebih spesifik kepada tenaga kerja yang belum dibuatkan aturan turunan dari UU tersebut,” tandasnya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of