Kamis, 19 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
68

Penantian Panjang Sanksi Pembekuan Usaha Bagi Pengusaha Pelanggar THR

Ilustrasi.

Beberapa waktu lalu, publik dikejutkan dengan tersebarnya video di jagat media sosial tentang penolakan pemberian bingkisan setoples kue nastar oleh para buruh PT. HJ Busana Cicurug, Sukabumi di halaman pabriknya. Dalam video berdurasi 45 detik yang diunggah oleh akun twitter @LIPSedane, Sabtu (01/06/2019) tersebut, terlihat seratusan buruh melemparkan kue kering yang diberikan manajemen pabrik sebagai bingkisan Tunjangan Hari Raya (THR). Terlepas dari pro kontra netizen dalam menanggapi aksi para buruh tersebut, tentu tindakan mereka haruslah dilihat dari berbagai aspek, yang diantaranya yakni penegakkan hukum ketenagakerjaan.

Di Indonesia, pengaturan kewajiban Pengusaha untuk memberikan THR dimulai saat Kabinet Soekiman Wirjosandjojo pada tahun 1950-an. Kala itu, Soekiman yang berasal dari Partai Masyumi tersebut, menerapkan kebijakan Pemerintah yang memberikan THR kepada para pamong pradja (Aparatur Sipil Negara) sebesar Rp125,00 hingga Rp200,00. Tidak saja hanya pemberian uang yang apabila dikonversi dengan nilai mata uang sekarang sama dengan Rp1,1 juta sampai Rp1,75 juta, tetapi juga diberikan beras.

Kebijakan itu menyulut amarah buruh di Indonesia. Puncaknya, para buruh menggelar aksi unjukrasa pada tanggal 13 Februari 1952, dengan isu utama yang diangkat adalah regulasi pemberian THR kepada buruh swasta di tiap akhir bulan Ramadan. Barulah pada tahun 1968, Pemerintah memberlakukan pengaturan kewajiban pembayaran THR oleh pengusaha kepada buruhnya melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 16 Tahun 1968, yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/Men/1994, dan akhirnya digantikan dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.

Ketiga regulasi THR di atas, setidaknya memiliki perbedaan. Tidak hanya berbeda besaran THR yang harus diberikan kepada pekerja sesuai dengan masa kerjanya, tetapi juga sanksi atas ketidakpatuhan pengusaha dalam membayarkan THR. Kepmenaker 16/1968 dan Permenaker 4/1994, mengatur sanksi kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan bagi pengusaha yang tidak membayar THR. Namun, sanksi dalam kedua regulasi tersebut tidak sama dengan regulasi sanksi yang diatur Permenaker 6/2016, yang memberlakukan denda sebesar 5% (lima perseratus) dan sanksi administratif.

Apabila hingga batas waktu sejak berakhirnya kewajiban pengusaha untuk membayar THR, dan pengusaha tak menjalankannya. Maka terhadap tindakannya itu dapat berakibat pada pemberian teguran tertulis hingga pembatasan kegiatan usaha, sesuai dengan regulasi sanksi adminstratif yang telah diberlakukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2016.

Sebelum diberikan sanksi administrasi, pengusaha yang diduga melakukan pelanggaran pemberian THR, terlebih dahulu diberikan nota pemeriksaan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan. Apabila nota dari hasil pemeriksaan tersebut, tidak dipatuhi pengusaha maka pegawai pengawas melaporkan ke kepala dinas tenaga kerja atau direktur jenderal yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan di tingkat kementerian. Atas laporan tersebut, kepala dinas atau direktur jenderal menyampaikan rekomendasi pemberian teguran tertulis sampai pembatasan kegiatan usaha kepada pejabat yang berwenang.

Pelaksanaan regulasi sanksi yang demikian tersebut, sekarang ini tidak secara ujug-ujug terjadi begitu saja. Peran aktif pekerja, lagi-lagi dibutuhkan untuk mengawal satuan pelaksana tugas pemerintahan, yang kerap ‘setengah hati’ dalam melaksanakan regulasi. Pekerja harus dihadapkan pada kenyataan di beberapa daerah, yang tidak hanya berhenti dalam lingkungan birokrasi, tetapi juga perlu upaya lain untuk memaksa terbitnya nota pemeriksaan. Upaya untuk menegakkan regulasi ketenagakerjaan di Indonesia, tak hanya sebatas nota. Memastikan pegawai pengawas melaporkan ke kepala dinas atau direktur jenderal pengawasan ketenagakerjaan mengeai adanya ketidak-patuhan pengusaha atas nota yang diterbitkannya-pun, berpotensi menciptakan kisah ‘kucing-kucingan’ antara pekerja dengan pegawai pengawas.

Tak hanya sampai disitu, jika hanya memberikan teguran tertulis kepada pengusaha yang tidak patuh memberikan THR, mungkin pejabat yang dimaksud dalam Pemernaker 20/2016, tidak sulit menjatuhkannya. Tetapi persoalannya kemudian, apakah sebuah rekomendasi dari kepala dinas atau direktur jenderal dapat menjadi landasan bagi pejabat untuk menjatuhkan putusan pembatasan kegiatan usaha? Lalu bagaimana jika kebijakan tersebut justru akan melahirkan upaya hukum ke badan peradilan tata usaha negara?

Seyogyanya, Pemerintah dalam menyusun regulasi harus mempertimbangkan asas dapat dilaksanakan sebagai salah satu dari tujuh asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Tentu kita semua berharap, persoalan kewajiban pembayaran THR tahun ini dapat segera selesai dalam hitungan hari, dan tidak berlarut-larut hingga pelaksanaan THR setahun bahkan hingga dua atau tiga tahun kedepan.


Oleh: Muhammad Hafidz (Praktisi Hukum Ketenagakerjaan & Konstitusi)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of