Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
67

Buat Surat Kuasa di Luar Negeri, Dokumen Pabrik Dada Indonesia Belum di Legalisir Kedutaan

Bandung, Buruh-Online.com – Sidang lanjutan dalam perkara gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja yang digelar oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung, antara Cecep Amirudin dan kawan-kawan (239 orang) melawan PT. Dada Indonesia, memasuki tahap kelengkapan dokumen mengenai keabsahan perwakilan dari Pihak Perusahaan. Kuasa hukum Cecep Amirudin, Abdul Akbar, S.H. menegaskan keberatannya atas dokumen surat kuasa yang dibuat oleh Pemilik Perusahaan di luar negeri.

Dikatakan Akbar, surat kuasa yang dibuat dan ditanda-tangani di luar negeri, haruslah diketahui oleh Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia di negara setempat. “Untuk saat ini, kami masih mempermasalahkan surat kuasa dari lawan (PT. Dada Indonesia). Karena hukum acara formilnya, setiap surat kuasa yang datang dari luar negeri harus ada leges kedutaan,” ujar Akbar, Senin (24/06/2019) usai menghadiri persidangan.

Seperti diberitakan sebelumnya, PT. Dada Indonesia selaku produsen garment yang berproduksi di Sadang, Purwakarta itu, sejak Oktober 2018 secara tiba-tiba menutup Perusahaan. Kejadian tersebut, mengakibatkan ratusan buruhnya tidak dapat masuk ke lokasi Perusahaan hingga gugatan diajukan, tutur Akbar. Tak hanya upah, uang kompensasi akibat tutupnya Perusahaan tak kunjung dibayarkan oleh PT. Dada Indonesia.

Menurut Akbar, Perusahaan juga telah mengalihkan beberapa asset yang dimilikinya. “Sebagian asset sudah ada yang dijual, yaitu stock pakaian jadi. Sisa asset yang tertinggal hanya mesin-mesin dan benda bergerak lainnya,” jelas Akbar. Ia mengaku, pihaknya meminta agar Majelis Hakim PHI Bandung, menghukum PT. Dada Indonesia untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan, yang seluruhnya sebesar Rp7,8 miliar.

Tak hanya itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Waspin Simbolon diminta untuk menetapkan besaran uang kompensasi pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebesar Rp21,4 miliar. “Kami ingin hak-hak para buruh berupa uang pesangon dan hak-hak lainnya dibayarkan oleh PT. Dada,” terang Akbar.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of