Sabtu, 14 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
163

Dianggap Mengundurkan Diri Karena Tidak Terima di Mutasi

Jakarta, Buruh-Online.com – Kuasa hukum dari Yanti Sri Utami, Siti Marwiyah menegaskan tindakan PT. Karyamitra Budisentosa yang mengkualifikasikan penolakan mutasi sebagai perbuatan yang berakibat dapat dianggap mengundurkan diri, merupakan pelanggaran dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Menurut Marwiyah, pengakhiran hubungan kerja alasan pengunduran diri telah diatur dalam undang-undang, yakni harus membuat surat permohonan terlebih dahulu. “Di dalam undang-undang, mengundurkan diri itu ada aturannya. Ada pasalnya sendiri,” terangnya usai menghadiri persidangan yang digelar Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (24/06/2019).

Dalam gelaran lanjutan persidangan perselisihan pemutusan hubungan kerja, antara Yanti dengan PT. Karyamitra, tengah memasuki tahap pembuktian surat. Marwiyah mengatakan, Perusahaan menyampaikan salahsatu bukti yaitu adanya Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yang mengatur penolakan mutasi dipersamakan dengan pengunduran diri.

“Di PKB disitu disebutkan bahwa apabila kami Pihak Penggugat (Pekerja) tidak setuju dimutasi, maka dianggap mengundurkan diri,” ujar Marwiyah. Padahal, lanjutnya, kedudukan undang-undang lebih tinggi dari perjanjian kerja bersama. Kendati jika Yanti hendak dikualifikasi mengundurkan diri, maka ia belum pernah membuat surat pengunduran diri, dan tidak pernah mangkir selama lima hari berturut-turut atau lebih, tuturnya.

Awalnya, diduga hanya berdasarkan alasan yang mengada-ada, Yanti Sri Utami menolak dimutasikan oleh PT. Karyamitra Budi Sentosa dari Jakarta ke Surabaya. Sebagai Pekerja yang telah bekerja sejak 18 April 2001 lalu itu, Yanti yang seorang staff administrasi head office sangat keberatan jika harus berpisah dengan keluarganya yang telah menetap di Jakarta.

Sebelum menutup persidangan dalam perkara yang teregister dengan Nomor 128/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst itu, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Duta Baskara memberikan kesempatan kepada pihak Pekerja dan Perusahaan, untuk menyampaikan kesimpulan pada Senin, pekan depan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of