Minggu, 22 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
57

Selain PO. Agra Mas, Menteri & Pegawai Pengawas Digugat Seorang Checker Bus

Jakarta, Buruh-Online.com – Dianggap tidak bisa memaksa Perusahaan Otobus PO. Agra Mas untuk menjalankan Nota Pemeriksaan terkait kekurangan upah, seorang Checker Bus Beno Wonarno menggugat Menteri dan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Beno kecewa, lantaran keberadaan Nota Pemeriksaan yang tidak bisa di-eksekusi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan. Atas hal itulah, kemudian ia melalui kuasa hukumnya, Haris Pribadi meminta Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat, untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan PO. Agra Mas menjalankan Nota Pemeriksaan.

“Kami juga menggugat Pengawas, karena Pengawas telah mengeluarkan penetapan kekurangan upah. Penetapan itu sampai dengan sekarang tidak bisa di-eksekusi,” ujar Haris, Kamis (20/06/2019). Lebih lanjut dikatakannya, penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan telah berkekuatan hukum tetap. Sebab, penetapan tersebut tidak diajukan upaya hukum banding ke Kementerian Ketenagakerjaan.

Ia menuturkan, permasalahan yang diajukan bukan hanya mengenai kekurangan upah, tetapi juga pemberhentian secara sepihak Beno yang dilakukan oleh PO. Agra Mas. Menurut Haris, Beno diberhentikan karena dituduh menerima tips-tips dari kondektur saat sedang menjalankan tugasnya sebagai checker bus.

Beno dalam surat gugatannya yang diregister dengan Nomor Perkara 124/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., selain menuntut pembayaran uang kompensasi pesangon dan kekurangan upah yang besarannya lebih dari Rp200 juta itu, juga meminta agar Majelis Hakim menyita satu bus armada AgraMas sebagai jaminan pelaksanaan pembayaran uang pesangon.

Sebelum menunda persidangan yang sudah digelar sebanyak lima kali itu, Hakim Yuzaida memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan jawaban tertulis atas gugatan Beno Wonarno pada Kamis pekan depan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of