Jumat, 20 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
68

Mantan Pengurus Serikat Pelindo Benarkan Adanya Kekurangan Penghargaan Masa Bakti

Jakarta, Buruh-Online.com – Lanjutan sidang dalam perkara antara Mimbar Tjahyono dan kawan-kawan (125 orang) melawan PT. Pelabuhan Indonesia II Persero, Kamis (27/06/2019) memasuki acara mendengarkan keterangan dua orang saksi, yakni H. Kirnoto dan H. Lukino. Keduanya yang merupakan mantan Ketua Umum dan Sekretaris Umum Serikat Pekerja Pelindo Periode 2012-2015, dihadirkan oleh Pihak Pekerja.

Dalam keterangannya dihadapan Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Yuzaida, kedua saksi menceritakan rangkaian perundingan penyusunan perjanjian kerja bersama Periode 2011-2013. Dikatakan Rinto E Paulus Sitorus selaku kuasa hukum Tjahyono dan kawan-kawannya, Perusahaan diangap melakukan tindakan diskriminatif, dengan tidak menjalankan Perjanjian Kerja Bersama sepenuhnya.

“Beliau adalah ketua umum Serikat Pekerja Pelindo II, yang faktanya, saksi terlibat dalam proses pembuatan perjanjian bersama,” ujar Sitorus. Sebab, PT. Pelindo tidak membayarkan uang penghargaan masa bakti kepada Tjahyono yang mengalami pengakhiran hubungan kerja karena pensiun pada tahun 2012. Sedangkan bagi Pekerja yang pensiun pada tahun 2013, di berikan uang penghargaan masa bakti. Atas hal itulah, Tjahyono kemudian menggugat Pelindo sebesar Rp22,4 miliar.

Rinto menyebut, kekurangan penghargaan masa bakti itu, timbul akibat adanya ketentuan tambahan (addendum) dalam Perjanjian Kerja Bersama Periode 2011-2013. Dan addendum tersebut, merupakan pemberlakuan terhadap klausul masa bakti, yang disebutkan menunggu persetujuan Dewan Komisaris yang akan diserahkan pada tahun 2013.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of