Rabu, 13 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
107

Pemerintah & DPR Intensifkan Pembahasan Revisi UU Pengawasan Perburuhan

Jakarta, Buruh-Online.com – Ditengah derasnya kabar revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) gelar rapat penyusunan naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengawasan Ketenagakerjaan di Jakarta, Jum’at (5/7/2019) kemarin.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang Rapat Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR tersebut, hadir sebagai salah satu pembicara adalah Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) dan K3, Sugeng Priyanto.

Sugeng pada Rapat Koordinator Nasional (Rakornas) Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2019, menyebut adanya kebutuhan perubahan regulasi penegakkan hukum ketenagakerjaan. Metode pengawasan ketenagakerjaan yang tepat, diharapkan dapat meminimalisir tindak pidana ketenagakerjaan. Sehingga, Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dapat diberikan kewenangan untuk menangkap dan menahan tersangka tindak pidana dalam hukum ketenagakerjaan.

Selain itu, regulasi yang membolehkan Pegawai Pengawas menyita barang bukti juga perlu disusun, termasuk pula penyediaan ruang kurungan sementara. Meskipun selama ini koordinasi dan kolaborasi dengan kepolisian, kejaksaan dan kehakiman telah dilakukan, namun keberadaannya perlu diperkuat.

Undang-Undang Pengawasan Perburuhan dianggap perlu disesuaikan dengan keberadaan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Tugas dan fungsi Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan yakni diantaranya melakukan pemeriksaan dalam rangka menegakkan aturan ketenagakerjaan, khususnya terkait masalah pekerja kontrak, ditengarai kerap menjadi masalah dalam impelementasinya, terutama pelaksanaan Nota Pegawai pengawas itu sendiri.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of