Senin, 26 Agustus 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
403

Restrukturisasi PT. Krakatau Steel, ‘Pil Pahit’ Bagi Kelanjutan Hubungan Kerja

Jakarta, Buruh-Online.com – Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PT. Krakatau Steel sejak pekan lalu diterpa isu ketenagakerjaan. Adanya pengakhiran hubungan kerja pekerja di beberapa perusahaan supporting pengolahan baja itu, ditengarai disebabkan adanya restrukturisasi di tubuh PT. Krakatau Steel itu sendiri.

Perusahaan baja di Indonesia itu, setidaknya telah menyerahkan sebagian pekerjaannya kepada Perusahaan lain. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan telah diatur dalam Pasal 64-66. Ketiga pasal tersebut, juga mengatur penyebab peralihan status pekerja dari Perusahaan penerima pekerjaan ke Perusahaan pemberi pekerjaan.

Adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan secara sepihak terhadap 338 orang pekerja pada Perusahaan lain yang pekerjaannya didapat dari PT. Krakatau Steel, diduga akan terus bertambah. Hingga akhir bulan Agustus 2019 mendatang, jumlah tenaga kerja yang rencananya akan diputus hubungan kerjanya sebanyak 2.867 orang.

Pada Jum’at (12/7/2019) lalu, Kementerian Ketenagakerjaan menggelar pertemuan dengan Gerakan Bersama Buruh/Pekerja di BUMN (GeberBUMN). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Haiyani Rumondang, Arifin salah seorang juru bicara dari GeberBUMN menyampaikan kekecewaannya. “Dirut PT. Krakatau Steel bertindak arogan dan sewenang-wenang kepada kami”, terangnya. Ia menuturkan adanya pergantian pekerja yang dilakukan oleh PT. Krakatau Steel.

Menurutnya, pekerja Perusahaan penerima pekerjaan dari PT. Krakatau Steel secara berangsur-angsur digantikan oleh pekerja PT. Krakatau Steel. “Karyawan KS masih terus dipekerjakan dengan cara dipindah-kerjakan ke anak-anak usaha dari KS, sementara kami dan teman-teman, malah kelak diputus hubungan-kerjanya secara sepihak,” ujar Arifin.

Haiyani dalam kesempatan tersebut, menyampaikan posisi dan sikap lembaga kementriannya. “Kasus ketenagakerjaan di PT. Krakatau Steel ini, sudah mendapatkan perhatian Pak Menteri dari sejak mencuat ke publik. Pak Menteri memberikan atensi atas kasus PHK pekerja yang terjadi. Dirinya, bahkan mendapatkan instruksi untuk mendalaminya lebih jauh,” tegasnya.

Ahmad Ismail selaku Koordinator Nasional dari Geber BUMN, meminta keterlibatan Kementrian BUMN jika ingin menuntaskan kasus PHK massal itu.  “Dirut PT. Krakatau Steel harus dipanggil dan didudukkan bersama Kementerian BUMN,” terangnya. Ia juga mendesak PT. Krakatau Steel untuk segera menghentikan (mencabut) keputusan restrukturisasinya, apalagi yang berimbas ke pengakhiran hubungan kerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of