Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
209

Diperlakukan Berbeda, Pengurus Serikat Pekerja Menolak Sanksi Pemberhentian

Jakarta, Buruh-Online.com – Sidang lanjutan dalam perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara BPH Rumah Sakit Islam Jakarta melawan Idrus Idham, kembali digelar oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/8/2019). Dalam sidang yang beragendakan kesimpulan tersebut, Idrus melalui kuasa hukumnya, Rustam Efendi menolak sanksi pemberhentian.

Sebab, menurut Rustam, sanksi yang diberikan oleh Pihak Rumah Sakit kepada Idrus yang merupakan salah satu Pengurus Serikat Pekerja, tidak sama dengan sanksi yang diberikan kepada Pekerja lainnya, yang memiliki kesamaan pelanggaran disiplin. “Dengan kesalahan yang sama, yaitu pelanggaran absensi diturunkan jabatan dan golongannya. Tetapi untuk Idrus Idham perlakuannya berbeda, langsung di-PHK,” ujarnya.

Atas pertimbangan itu, Idrus menolak sanksi pemberhentian.  Ia dianggap telah melakukan beberapa kali pelanggaran disiplin. Diantaranya tidak mengisi daftar kehadiran saat pulang bekerja. Atas tindakan tersebut, Idrus telah diberikan Surat Peringatan (SP) terakhir pada Januari 2018 lalu.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Idrus menduga, ada alasan lain dibalik permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan Pihak Rumah Sakit terhadap dirinya. Sebab selama ini, ia selalu konsisten mendampingi dan memperjuangkan hak-hak anggotanya. Atas dasar itulah, Idrus melaporkan kasus pemutusan hubungan kerjanya ke Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan, dengan dugaan adanya pelanggaran kebebasan berserikat.

Dugaan Idrus tersebut, dikuatkan oleh Pendapat Disnaker yang menganjurkan Pihak Rumah Sakit, agar mempekerjakan kembali dirinya. Akan tetapi anjuran tersebut ditolak, dan kemudian Pihak Rumah Sakit mengajukan gugatan pemutusan hubungan kerja ke PHI Jakarta Pusat dengan register Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of