Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
143

Jadi Dalil Eksepsi, Syarat Formil Gugatan Harus Diperhatikan Serikat Pekerja

Serang, BuruhOnline.com – Keistimewaan hukum acara di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), salah satunya adalah kebolehan bagi serikat pekerja untuk menjadi kuasa hukum dalam membela dan memperjuangkan kepentingan anggotanya. Namun begitu, serikat pekerja diwajibkan memenuhi persyaratan formil untuk dapat bertindak sebagai penerima kuasa.

Diantara persyaratannya, serikat pekerja yang telah dibentuk dan dicatatkan di Dinas Tenaga Kerja, wajib diberitahukan keberadaannya kepada mitra kerja, yakni Perusahaan. Dengan tidak pernah diberitahukannya keberadaan serikat pekerja di Perusahaan tersebut, maka apabila terjadi perselisihan hubungan industrial yang diwakili oleh serikat pekerja di Pengadilan, berpotensi diputus dengan gugatan tidak dapat diterima.

PT. Grahaexcel Plastindo, mengajukan eksepsi (keberatan) atas gugatan yang dibuat dan ditandatangani oleh Zaenal Rusli dan pengurus serikat pekerja yang lain. Zaenal yang mendapatkan surat kuasa dari Agus Suyantono dan kawan-kawan, dianggap Perusahaan tidak berhak bertindak sebagai kuasa hukum di PHI Serang. Lantaran, serikat pekerja yang dibuat dan dicatatkan Zaenal ke Disnaker, belum pernah diberitahukan secara tertulis ke Perusahaan.

“Mereka menyanggah, bahwa SBKU Grahaexcel Plastindo ini, tidak pernah memberikan pemberitahuan tentang berdirinya serikat,” ujar Rusli ditemui sebelum persidangan yang beragendakan penyerahan bukti-bukti surat dimulai di ruang sidang Cakra II, Gedung PHI Serang, Banten.

Rusli membantah dalil eksepsi Perusahaan itu. Sebab menurutnya, keberadaan serikat yang didirikan sejak tahun 2007 di PT. Grahaexcel Plastindo tersebut, telah beberapa kali mewakili anggotanya dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Perusahaan. “Kasus ini bukan kasus yang pertama, sebelum-sebelumnya ini suddah pernah ada persoalan perselisihan perburuhan di Perusahaan,” tambahnya.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Agus Suyantono dan kawan-kawan tidak diperkenankan bekerja setelah melakukan aksi solidaritas menolak ganti rugi kerusakan mesin yang diberlakukan oleh Perusahaan. Atas peristiwa tersebut, Agus dan kawan-kawan dalam surat gugatannya, menuntut pembayaran uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, serta diterbitkannya surat keterangan kerja.

Berdasarkan penelusuran BuruhOnline, Mahkamah Agung (MA) pernah memutus kasus yang hampir serupa. Yakni perkara perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Syafaruddin melawan PT. Multimas Nabati Asahan. Kala itu, PT. Multimas dalam memori kasasinya menjelaskan, bahwa kuasa hukum Syafaruddin yang berasal dari unsur serikat pekerja, tidak pernah memberitahukan keberadaannya sebagai serikat pekerja di PT. Multimas. Sehingga dengan demikian, serikat pekerja tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) untuk mewakili Pekerja.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of