Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
327

Langgar Cara Perpanjang Kontrak, Kamadjaja Dihukum Bayar Uang Paksa Sejuta/Hari

Jakarta, BuruhOnline.com – Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menilai PT. Kamadjaja Logistics tidak menerapkan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dalam melakukan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak).

Salah satu syarat perpanjangan perjanjian kontrak, yakni dalam waktu paling lama tujuh hari sebelum perjanjian kerjanya berakhir, pengusaha yang ingin memperpanjang kontrak, terlebih dahulu memberitahukannya secara tertulis kepada pekerja. Tidak terpenuhinya syarat tersebut, menyebabkan perjanjian kontrak demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja dengan status pekerja tetap.

Dipimpin oleh Hakim Yuzaida, tak hanya menghukum PT. Kamadjaja Logistics membayar upah proses sebesar 4 bulan. Tetapi PHI Jakarta Pusat juga membebankan uang paksa sebesar Rp1 juta perhari, apabila Perusahaan tidak mempekerjakan kembali Ahmad Syahroni dan kawan-kawan (2 orang), pada jabatan semula atau jabatan yang setara dengan jabatan sebelumnya.

“Kalau mereka (PT. Kamadjaja Logistics) tidak melaksanakan (putusan), maka mereka akan dibebankan dwangsom, uang paksa,” tegas Jandry Luhukay, Kamis (22/8/2019) usai menghadiri persidangan. Ia menghimbau Perusahaan untuk segera memanggil kedua pekerja, dan memberikan hak-haknya sesuai dengan putusan pengadilan.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Syahroni menuntut perjanjian kerja kontrak dinyatakan tidak sah dan demi hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Selain itu, ia juga meminta agar Majelis Hakim menghukum PT. Kamadjaja untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan sejak Agustus 2018 hingga Januari 2019, yang besaran keseluruhannya Rp43,7 juta.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of