Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
360

Pengadilan Diminta Nyatakan Tidak Sah Anjuran Disnaker

Jakarta, BuruhOnline.com – Asrim Susanto dan kawan-kawan (30 orang) meminta Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum anjuran Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Barat, yang diterbitkan pada 8 Februari 2019.

Sebab anjuran tersebut, dinilai Asrim dan kawan-kawan telah keliru dalam menetapkan besaran uang kompensasi pengakhiran hubungan kerja, yang hanya didasarkan pada perhitungan uang pesangon satu kali ketentuan perundang-undangan. Sedangkan menurut Asrim, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan PT. Hikari tidaklah memiliki alasan yang kuat dan cukup.

“Namun dalam anjuran, itu tidak sesuai dengan permintaan kami. Dari Sudin menganjurkan satu kali sesuai undang-undang. Dari situ, kami menyatakan untuk menolak seluruh anjuran. Maka kami mengajukan gugatan ke sini,” ujar Rukun Santoso selaku kuasa hukum Asrim dan kawan-kawan, Kamis (22/8/2019).

Ia juga menyebut, dari tiga puluh pekerja yang diakhiri hubungan kerjanya oleh PT. Hikari sejak 17 Desember 2018 tersebut, ada empat orang yang merupakan pengurus serikat pekerja, yakni diantaranya ketua, wakil ketua, sekretaris dan bendahara. Bahkan lanjut Santoso, masa kerja pekerja rata-rata telah bekerja selama 15 hingga 30 tahun.

Tak hanya minta pembatalan anjuran Sudinnaker, menurut Santoso, Asrim dan kawan-kawan dalam surat gugatannya yang diregister dengan Perkara Nomor 245/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt. Pst itu, juga menuntut upah selama tidak dipekerjakan, tunjangan hari raya dan uang pesangon yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp3,5 miliar lebih.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of