Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
206

Perusahaan Ekspedisi Gugat Pekerja, Minta Pengadilan Nyatakan Hubungan Kemitraan

Jakarta, BuruhOnline.com – Berbekal bukti tidak adanya upah, PT. Transindo Buanamas Sentosa menggugat Mustopa Adi Mulyanta dan kawan-kawan (11 orang) ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dikatakan kuasa hukum PT. Transindo, Arian Carter mengatakan, pihaknya meminta agar Pengadilan menyatakan hubungan keduanya bukanlah sebagai hubungan kerja, tetapi hubungan kemitraan.

Meskipun Mustopa dan kawan-kawan telah lima hingga sepuluh tahun bekerja di Perusahaan ekspedisi tersebut. Namun menurut Arian, pihaknya tidak pernah menerapkan perjanjian kerja waktu tertentu atau tidak tertentu. Tetapi lanjutnya, hubungan Perusahaan dengan Mustopa dan kawan-kawan hanya timbul ketika ada pekerjaan jasa pengiriman barang.

“(Hubungan) kita ini sifatnya kemitraan, dan kemitraan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tetapi diatur dalam BW (Hukum Perdata),” ujar Arian, Senin (19/8/2019). Ia juga mengatakan, alasan lain kenapa pihaknya menggugat Mustopa dan kawan-kawan, karena Dinas Tenaga Kerja menganjurkan agar Perusahaan membayar hak-hak Pekerja.

Arian menegaskan, anjuran yang dikeluarkan Disnaker itu tidak mengikat, dan tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Bahkan pihaknya juga mengaku telah menyampaikan bukti-bukti putusan pengadilan, yang menyatakan hubungan kemitraan bukanlah sebagai hubungan industrial. “Ada beberapa putusan yang menjadi dasar hukum positif, itu menjadi yurisprudensi, bahwa semua yang sifatnya kemitraan itu tidak masuk ke dalam perselisihan hubungan industrial,” terang Arian.

Dalam surat gugatannya, PT. Transindo Buanamas Sentosa meminta agar Majelis Hakim PHI Jakarta Pusat, menyatakan Mustopa dan kawan-kawan tidak berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of