Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
359

Perusahaan & Serikat Pekerja Setujui Pesangon 70%, Dua Pekerja Ini Melawan

Bandung, Buruh-Online.com – Eep Ependi selaku kuasa hukum dari Labahari dan Ali Imran menegaskan, dalil merugi bukanlah menjadi alasan yang dapat dibenarkan bagi PT. Shinta Budhrani Industries untuk memberikan uang pesangon dibawah ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya, Perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Sehingga, dengan tidak dipekerjakannya Labahari dan Ali Imran terhitung sejak bulan Maret 2019, maka tindakan tersebut haruslah dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku. Eep juga mengatakan, Perusahaan dihadapan Pengadilan belum dapat membuktikan dirinya mengalami kerugian secara terus menerus.

“Perusahaan hanya ingin membayarkan 70% dari satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah itu (kami) tidak setuju,” tegas Eep. Apabila, lanjutnya, jika Perusahaan hendak melakukan pemutusan hubungan kerja karena rugi, Pekerja harus diberikan uang pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Terhadap besaran pesangon tersebut, Eep menceritakan, bahwa antara Perusahaan dengan kedua Serikat Pekerja yang ada di dalam Perusahaan, telah membuat kesepakatan besaran pesangon yang hanya 70% dari satu kali ketentuan undang-undang. Akan tetapi, kesepakatan tersebut akan ia bantah dalam acara pembuktian.

Dalam surat gugatannya, Labahari dan Ali Imran meminta PHI Bandung untuk melakukan penyitaan terhadap harta bergerak milik Perusahaan. Sebab, menurut Eep, pihaknya mengkhawatirkan adanya tindakan pengalihan asset Perusahaan selama proses persidangan berlangsung. Selain itu, PT. Shinta Budhrani Industries juga diminta untuk dihukum membayar uang pesangon dan upah selama tidak dipekerjakan, yang seluruhnya sebesar Rp238 juta.

Tak hanya itu, Eep mengaku telah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, untuk menolak permohonan pembubaran PT. Shinta Budhrani, akibat masih adanya sengketa hubungan industrial di PHI Bandung.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of