Senin, 23 September 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
271

Ribuan Buruh Serukan Jokowi Tolak Keinginan Pengusaha Revisi UU Ketenagakerjaan

Jakarta, BuruhOnline.com – Ribuan buruh yang tergabung dalam Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas), menyerukan Presiden Joko Widodo untuk menolak keinginan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), yang terus menerus mendesak adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Setidaknya ada tujuh federasi serikat pekerja di Gekanas, yakni FSP KEP KSPSI, FSP LEM KSPSI, FSP RTMM KSPSI, FSP KEP KSPI, PPMI 1998, FSPI dan FPAREF.

Dalam keterangan tertulisnya, Gekanas menuding Apindo telah berupaya mempengaruhi Presiden, dengan membuat opini penyebab hambatan dunia usaha dan perlambatan perekonomian, karena undang-undang ketenagakerjaan tidak dapat mengakomodir kepentingan industri padat karya, yang mulai beralih ke Vietnam, Myanmar, dan Kamboja.

Gekanas juga menduga, alasan-alasan yang dikemukakan oleh Apindo kepada Presiden, belum teruji dan bisa jadi menyesatkan. Sebab pada kenyataannya, Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional belum pernah menerbitkan dokumen resmi. Sedangkan terhadap adanya dokumen revisi yang beredar luas di masyarakat, merupakan dokumen tahun 2006 yang berasal dari kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan lima universitas di Indonesia.

“Dari berbagai alasan dan pertimbangan tersebut, maka itu kami meminta kepada Bapak Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia, agar tidak memenuhi keinginan Apindo untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tegas R Abdullah, Ketua Umum FSP KEP KSPSI saat membacakan Petisi Gekanas di hadapan ribuan buruh yang berada tepat di sebrang Istana Merdeka Jakarta, Rabu (21/8/2019).

Dikatakan salah satu Pengurus FSP KEP KSPI, Sahat Butar Butar sesaat setelah diterima oleh Deputi Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan Tatang Muttaqin, bahwa Petisi Gekanas sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Secara resmi, petisi kami sudah sampaikan, dengan meminta kepada Pemerintah menolak rencana revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003,” ujarnya. Ia juga meminta kepada Pemerintah, untuk mengacu pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam bernegara serta bermasyarakat.

“Kalau revisi dilandasi atas dasar perspektif untuk meningkatkan investasi, saya pikir pandangan seperti ini pandangan yang keliru pikir. Karena jika itu yang menjadi dasar pemikiran, maka maka yang harus dibuat adalah aturan kemudahan investasi, bukan merevisi UU Ketenagakerjaan yang mengurangi hak Pekerja,” tambah Abdullah yang didampingi oleh Ketua Umum FSPI, Indra Munaswar.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of