Rabu, 23 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
446

SPN Demo Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Istana: Belum Ada Pembahasan

Jakarta, Buruh-Online.com – Sebanyak tiga ribuan buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), berunjukrasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (31/7/2019). Mereka menuntut, agar Pemerintah mengurungkan niatnya untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejak pukul sepuluh pagi, para buruh sebelum menuju ke Istana dengan berjalan kaki, terlebih dahulu berkumpul di seputaran Patung Kuda yang berada di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta.

SPN beralasan, isu revisi yang hendak dilakukan Pemerintah hanya pada beberapa pasal yang akan merugikan kepentingan buruh. Diantaranya mengurangi bahkan hendak menghilangkan uang pesangon, perluasan pemagangan dan kontrak, dan pembebasan tenaga kerja asing.

Ketua Umum SPN, Djoko Heriyono mengatakan, bahwa rencana revisi UU Ketenagakerjaan sudah ada di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Kita menolak revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang kondisinya lebih buruk lagi, yang rencana revisinya sudah ada di Prolegnas di DPR atas usulan dari Pemerintah,” terangnya.

Senada dengan Djoko, Tauhid selaku Ketua SPN Yogyakarta juga menolak keras rencana Pemerintah merevisi UU Ketenagakerjaan. Menurutnya, sebagai daerah yang upah minimumnya masuk kategori terendah, rencana revisi akan semakin menyengsarakan buruh. “Apalagi Yogyakarta, sampai saat ini, UMK-nya terendah, apalagi merevisi undang-undang akan sangat menyengsarakan lagi,” ujarnya.

Selain dari Yogyakarta, perwakilan anggota SPN dari Jawa Timur juga turut hadir dalam aksi unjukrasa tersebut. Ketua SPN Jawa Timur, Nuryanto menilai pasal-pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang rencananya akan direvisi oleh Pemerintah melanggar konstitusi. “Outsourcing, sejak munculnya Undang-Undang 13, sudah disuarakan harus dihapus, tetapi justru mau direvisi yang lebih buruk,” tegasnya.

Menanggapi aksi unjukrasa, pihak Istana yang diwakili salah satu staff Sekretariat Negara, Eko Sulistyo menerima perwakilan para buruh. Menurut Dadan selaku Ketua SPN Jawa Barat, yang juga salah seorang yang turut hadir dalam pertemuan itu, mengatakan Pemerintah belum ada pembahasan terkait revisi. “Kami tidak percaya begitu saja, makanya ketika kami meminta jaminan tidak akan ada revisi terhadap UU Ketenagakerjaan, mereka tidak bisa menjawab,” katanya.

Sedangkan Ahmad Saukani sebagai Ketua SPN Banten menegaskan, dengan sudah adanya rencana revisi UU Ketenagakerjaan dari Pemerintah, dan telah tercantum dalam Prolegnas DPR, maka berpeluang akan dibahas pada masa-masa akhir keanggotaan DPR Periode 2014-2019. “Ketika sudah masuk di prolegnas, maka bukan tidak mungkin, besok saat terakhir parlemen, Komisi IX ada kerjaan,” tegasnya.

Bahkan menurut Saukani, SPN akan kembali menggelar aksi unjukrasa pada 16 Agustus mendatang, dengan jumlah massa yang akan jauh lebih besar, agar Pemerintah membatalkan merevisi UU Ketenagakerjaan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of