Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
293

Tak Ada Persyaratan Putusan Pidana, MA Kabulkan Gugatan Uang Pesangon

Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. (foto: wikipedia.com)

Bengkulu, BuruhOnline.com – Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-I/2003, tidak menyertakan adanya putusan pidana. Namun terhadap pelanggaran fundamental tidak boleh langsung diputuskan hubungan kerjanya, melainkan terlebih dahulu diperiksa melalui pengadilan yang fair.

Demikian salah satu pertimbangan hukum yang didalilkan oleh Mahkamah Agung (MA), dalam menganulir Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bgl, yang menyatakan gugatan PT. Bank Danamon Indonesia melawan Ranes Ortom tidak dapat diterima.

Kala itu, PHI Bengkulu berpendapat, pemutusan hubungan kerja tidak dapat dilakukan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, yang menyatakan bahwa Ranes Ortom bersalah. “Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara a quo, cukup beralasan hukum dinyatakan tidak dapat diterima,” ujar Hakim Hascaryo selaku Ketua Majelis Hakim PHI Bengkulu, Kamis (22/11/2018).

Namun demikian, menurut Majelis Hakim Kasasi, Ranes tetap berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak, meskipun dirinya baru diduga melakukan pelanggaran kerja berupa penyalahgunaan klaim asuransi kesehatan. Lagipula, Ranes dianggap tidak dapat membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan.

“Terhadap pelanggaran di atas, diterapkan ketentuan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 46 ayat (1) huruf a dan c Perjanjian Kerja Bersama, sehingga beralasan hukum hubungan kerja diputus,” ujar Hakim Agung Hamdi, Kamis (23/5/2019).

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of