Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
257

Demo Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, Pemkot Bogor Enggan Temui Buruh

Bogor, BuruhOnline.com – Walikota Bogor, Bima Arya tak berhasil ditemui oleh seribuan buruh Kota Bogor. Kabarnya, politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sedang menghadiri rapat yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (2/9/2019) siang. Para buruh menuntut Bima untuk menerbitkan rekomendasi penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Para buruh yang tergabung dalam Forum Bersama Serikat Buruh Kota Bogor menduga, rencana revisi UU Ketenagakerjaan yang diinisiasi oleh Pemerintah, hanya akan mengebiri hak-hak mereka. Diantara pasal yang akan direvisi yakni perluasan sistem kerja kontrak dan penghilangan uang pesangon. Selain itu, rencana kenaikan iuran jaminan sosial kesehatan juga ditolak oleh para buruh.

Iwan Ibnu Maulana selaku Ketua Serikat Pekerja Kimia Energi Pertambangan (KEP) PT. Goodyear Indonesia mengatakan, pihaknya kerap kesulitan menemui Walikota Bogor. “Seperti biasa, Walikota selalu tidak ada ditempat, ketika buruh menyampaikan aspirasinya,” ujar Iwan. Menurutnya, aksi unjukrasa di Kota Bogor dalam rangka mendukung aksi buruh secara nasional, guna menolak rencana revisi UU Ketenagakerjaan.

Senada dengan Iwan, Budi Mudrika selaku Ketua Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kota Bogor menegaskan, apabila Pemerintah Kota Bogor tidak memberikan rekomendasi, maka pihaknya akan mengkonsolidasikan massa aksi yang lebih besar. “Bilamana Pemkot Bogor tidak memberikan rekomendasi, kami akan kembali lagi ke tempat ini dengan massa yang lebih banyak,” terangnya.

Mudrika mengusulkan agar Pemerintah memaksimalkan peran pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dalih kurangnya tenaga pegawai, merupakan alasan klasik yang kerap disampaikan oleh Pemerintah. “Lemahnya pengawasan yang berdalih terbatasnya personel tenaga pengawas, sebenarnya alasan-alasan yang klasik,” tegas Mudrika.

Karena tak berhasil menemui Walikota, seribuan buruh akhirnya mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Perwakilan buruh ditemui pimpinan sementara, Atang Trisnanto. Ia menerima pernyataan sikap yang telah ditandatangani oleh tujuh serikat pekerja di Kota Bogor, yaitu FSPN, FSPKEP, FSPI, FSP Kontari, FSP SBBR, FSP Pos Indonesia dan FSP SPHS.

Para buruh yang mulai menggelar aksi sejak Pukul 08.00 pagi, akhirnya membubarkan diri setelah diterima pimpinan DPRD sementara pada Pukul 13.00 siang. Aksi tersebut, setidaknya membuat arus lalu lintas sedikit tersendat di sekitaran Gedung DPRD, Jalan Kapten Muslihat, Pabaton, Kota Bogor.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of