Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
275

Ini Kata Hakim Soal Tuntutan Ganti Rugi Upah Hingga Pensiun

Jakarta, BuruhOnline.com – Sri Indriyani, menilai dirinya berhak atas ganti rugi pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh PT. Napoleon Light Industries. Sebab, hak bekerjanya yang telah dijamin oleh konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, telah dirampas secara paksa oleh Perusahaan. Sehingga, Sri menganggap dirinya berhak mendapatkan upah sejak ia diputus hubungan kerjanya hingga usia pensiun 57 tahun.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dipimpin oleh Hakim Taryan Setiyawan itu, menilai tuntutan Sri tidak beralasan menurut hukum dan ditolak. Perusahaan hanya dihukum untuk membayar uang pesangon sebesar dua kali ketentuan perundang-undangan, karena perjanjian kerja yang dibuat oleh PT. Napoleon Light Industries bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Dalam amar putusannya, hubungan kerja Sri ditetapkan sebagai pekerja tetap sejak tahun 2015, saat pertama kali menandatangani perjanjian kerja. “Majelis Hakim menyatakan status hubungan kerja antara Penggugat (Sri) dengan Tergugat (Perusahaan) bersifat permanent atau tetap sejak dimulainya perjanjian kerja waktu tertentu,” ujar Arifin selaku kuasa hukum Sri Indriyani, Senin (9/9/2019) usai menghadiri persidangan.

Selain status hubungan kerja dan uang pesangon, Sri juga dinyatakan berhak mendapatkan upah selama proses pemutusan hubungan kerja hanya tiga bulan upah. “Ada juga gugatan yang diterima yaitu tentang upah proses, yang dikabulkan hanya tiga bulan,” terangnya. Atas putusan tersebut, Arifin mengaku bersyukur dan menilai sudah memenuhi rasa keadilan jika dibandingkan dengan yang sebelumnya diputus hubungan kerja tanpa kompensasi apapun.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, melalui PHI Jakarta Pusat, Sri Indriyani menggugat keabsahan perjanjian kerja waktu tertentu (kontrak) yang dibuat oleh PT. Napoleon Light Industries. Sri, dalam surat gugatan yang diregister dengan Perkara Nomor 178/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst itu, mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar Rp1,5 miliar lebih, yang terdiri dari uang kompensasi pemutusan hubungan kerja, upah selama tidak dipekerjakan, cuti dan tunjangan hari raya.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of