Rabu, 11 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
666

Keterangan Dalam Syarat Mangkir Dipersoalkan Pegawai Bank Danamon

Jakarta, BuruhOnline.com – Meika Arista menolak anggapan PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., yang mengkualifikasikan Muhammad Afif telah mengundurkan diri dan hanya berhak mendapatkan upah pisah dan cuti tahunan yang belum diambil. Sebab, menurut Arista, syarat pemutusan hubungan kerja dengan alasan mangkir dalam ketentuan Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, apabila Afif tidak masuk bekerja tanpa memberikan keterangan secara tertulis.

Faktanya, lanjut Arista, tidak bekerjanya Afif ditempat kerja yang baru, lantaran ia menolak dipindahtugaskan ke bagian dan posisi kerja yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dirinya sebagai sekretaris serikat pekerja. Namun Arista menilai, Perusahaan mengabaikan keterangan dan alasan yang telah disampaikan oleh Afif, serta mengkualifikasikan Afif mangkir dari pekerjaan.

“Beliau (Afif) tidak pernah tidak memberikan keterangan secara tertulis. Bahkan sampai dengan 12 kali memberikan keterangan tertulis,” ujar Arista usai menghadiri persidangan yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi dari pihaknya, Kamis (12/9/2019) di ruang sidang Sarwata, gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Arista menghadirkan dua orang saksi, yakni Ade Alwi sebagai saksi fakta, dan Dr. Reytman Aruan sebagai saksi ahli dari Kementerian Ketenagakerjaan.

Arista mengatakan, pihaknya juga telah menyerahkan 68 bukti surat. Diantaranya bukti-bukti yang membantah jika Afif mangkir, yakni beberapa surat elektronik, dan surat dari serikat pekerja. “Yang memperkuat (dalil) Tergugat (Afif) ada dua belas, yaitu terkait surat penolakan mutasi. Mangkir itu-kan harus (disertai) dengan tidak adanya keterangan. Tapi dua belas surat yang kami ajukan, sudah menerangkan secara tertulis, bahwa itu adalah keterangan mengapa beliau (Afif) tidak hadir karena menolak mutasi,” tegas Arista.

Ia juga menilai, saksi yang dihadirkan oleh PT. Bank Danamon yaitu mantan pengurus serikat pekerja, memberikan gambaran seolah-olah Perusahaan mempunyai hak yang sangat istimewa, dan tidak memberi kesempatan kepada pekerja untuk tawar menawar atas keputusan Perusahaan.

Ditempat terpisah, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan dan Konstitusi Muhammad Hafidz mengatakan, meskipun Perusahaan memiliki hak untuk menempatkan tenaga kerjanya tetapi harus tetap memperhatikan asas serta jabatan yang tepat sesuai Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Ia juga menegaskan, pemindahan tugas (mutasi) pekerja merupakan bagian dari perubahan syarat-syarat kerja yang isinya dibuat dan hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

“Mutasi itu sama saja dengan melakukan perubahan syarat-syarat kerja, jadi tidak boleh ada paksaan, dan mekanismenya harus jelas diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama,” kata Hafidz, Sabtu (14/9/2019) melalui sambungan telepon.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of