Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
220

Sim Salabim, Alasan Konduite Kerja Tiba-Tiba Jadi Alasan Pemberhentian

Jakarta, BuruhOnline.com – Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Yuzaidah, Kamis (12/9/2019) menyatakan putus hubungan kerja antara Imelda Dyah Susanti, dengan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Apartemen Muara Indah. Pasalnya, Imelda dianggap terbukti mendapatkan nilai konduite kerja yang kurang baik. Sehingga terhadap pemutusan hubungan kerja tersebut, Majelis Hakim hanya menetapkan pemberian uang pesangon sebesar satu kali ketentuan perundang-undangan.

Usai mendengarkan pembacaan putusan, Nurochman selaku salah satu kuasa hukum saat sidang mediasi di Dinas Tenaga Kerja, mengungkapkan kekecewaannya terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut. Sebab, menurut Nurochman, dalih bahwa Imelda memiliki nilai konduite yang kurang baik hanya diungkapkan setelah persidangan yang beragendakan pembacaan duplik dari Pihak Perusahaan.

“Dan duplik dia mengungkap hal-hal tentang konduite Pekerja yang tidak pernah diungkap sebelumnya,” ujar Nurochman. Ia mengatakan, jika Imeda dianggap tidak melakukan tugas-tugas seluruhnya, maka seharusnya Perusahaan memberikan pembinaan terlebih dahulu, bukan langsung memberhentikan dirinya dari jabatannya sebagai Manager Building terhitung sejak 31 Juli 2018.

Terhadap pemberhentian tersebut, Imelda yang sejak bekerja dari Januari 2013 menyatakan tidak keberatan diberhentikan dari jabatannya dan meminta penempatan jabatan baru. Akan tetapi, ternyata sejak Agustus 2018, Imelda mendapatkan pelarangan bekerja, dengan alasan telah menjatuhkan pemutusan hubungan kerja terhadap dirinya. “Padahal suratnya adalah memberhentikannya dari jabatan sebagai Building Manager,” terang Nurochman.

Atas putusan Majelis Hakim itu, Nurochman menyatakan akan mengajukan keberatan dan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Imelda dalam surat gugatannya Nomor 95/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst., menuntut pemberian uang pesangon sebesar dua kali ketentuan undang-undang, upah yang belum dan dibayar dan upah selama proses pemutusan hubungan kerja di PHI. Ia juga meminta Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang diduga milik Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of