Selasa, 19 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
157

Tak Punya Peraturan Perusahaan, Pekerja Diberi Peringatan & Diberhentikan

Jakarta, BuruhOnline.com – Kuasa hukum Tetca Suyance dan Abdul Latif, Slamet Kardiwa menganggap Surat Peringatan yang diterbitkan oleh PT. Farrasindo Perkasa dianggap tidak sah. Sebab, Perusahaan tidak memiliki Peraturan Perusahaan (PP) yang memuat dan mengatur jenis-jenis pelanggaran disiplin yang dapat menyebabkan pemberian Surat Peringatan.

Sehingga, lanjut Kardiwa, segala akibat hukum yang timbul dari pemberian peringatan yang tidak berdasarkan PP tersebut, yakni diantaranya pengakhiran hubungan kerja sejak April 2019 menjadi batal demi hukum. Terhadap pemberhentian secara sepihak tersebut, Kardiwa mengatakan telah berupaya untuk menyelesaikannya melalui bipartit dan mediasi. Karena tidak berhasil mencapai kesepakatan, akhirnya Kardiwa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Namun karena Dinas Tenaga Kerja menganjurkan pemutusan hubungan kerja dengan pemberian uang pesangon, pihaknya menolak, lantaran ingin dipekerjakan kembali. “Jadi kita nggak minta PHK. Kita minta Pengadilan PHI untuk bayar upah selama tidak dipekerjakan plus THR dan dipekerjakan kembali,” ujar Kardiwa, Senin (2/9/2019).

Berdasarkan Penjelasan Pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pemberian surat peringatan baik secara berurutan maupun tidak berurutan, hanya dapat dilakukan atas pelanggaran yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Dalam persidangan perdana yang dipimpin oleh Hakim Taryan Setiyawan dengan registerasi perkara Nomor 256/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst itu, Pihak PT. Farrasindo Perkasa tidak hadir. Padahal, seharusnya sidang beragendakan pemeriksaan identitas para pihak dan pembacaan gugatan. Sehingga persidangan ditunda pekan depan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of