Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
1.207

Tok!!! MK Tutup Pintu PK Bagi Kasus Perselisihan Hubungan Industrial

Jakarta, BuruhOnline.com – Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Senin (23/9/2019), sembilan Hakim Konstitusi menyatakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial tidak dapat diajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Hal tersebut, justru ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah.

Pada pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul, Mahkamah menilai peniadaan upaya hukum PK dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, bukanlah oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018. Tetapi memang karena sifat perkara maupun syarat-syarat untuk dapat diajukannya PK yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), bersifat khusus.

“Sehingga dengan meniadakan tahapan Peninjauan Kembali maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan,” tegas Manahan. Ia menilai, upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak selalu boleh diartikan dapat diajukan PK.

Lebih lanjut dikatakannya, pengaturan PK dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang bersifat umum (lex generalis), hanya dapat dilakukan upaya hukum PK atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (lex specialist), yakni oleh UU PPHI. “Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 56 huruf c UU PPHI adalah tidak beralasan menurut hukum,” ujar Manahan.

Usai persidangan, Sari Agustin selaku salah satu kuasa hukum dari PT. Hollit International selaku Pemohon mengatakan, pihaknya menghargai putusan MK tersebut. Ia mengatakan, kemungkinan ada ketidaksempurnaan yang dibuat oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Selain itu bagaimana upaya hukum selanjutnya, apabila diketemukan bukti baru (novum) yang dapat mempengaruhi putusan.

Sebelumnya, PT. Hollit pada petitumnya dalam permohonan yang diregister dengan Perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019, meminta MK menyatakan Pasal 56 UU PPHI konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai prosesnya termasuk upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, berdasarkan hukum acara perdata umum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Selain permohonan PT. Hollit, MK juga tengah memeriksa permohonan yang diajukan oleh Marion Kova selaku mantan Pekerja Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) itu. Permohonan tersebut telah disidangkan oleh MK dan tengah memasuki agenda perbaikan permohonan. Marion meminta Pasal 57 UU PPHI dimaknai, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum PK terhadap putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of