Rabu, 20 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
161

Tokoh Senior Buruh Surati Jokowi, Saya Sanggup Sehatkan BPJS Kesehatan

Jakarta, BuruhOnline.com – Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Muchtar Pakpahan, menolak keras rencana Pemerintah yang hendak menerima bantuan Perusahaan Asuransi China, terkait persoalan yang sedang menimpa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan, pada 23 Agustus lalu itu, tidaklah dapat ia terima.

Muchtar telah mengirimkan surat resmi kepada Presiden Joko Widodo, untuk menghentikan proses penyehatan BPJS Kesehatan kepada China. Sebagai salah satu perancang sistem jaminan sosial kesehatan di Indonesia itu, Muchtar mengajukan dirinya untuk memperbaiki dan menyehatkan BPJS Kesehatan paling lama dua tahun.

“BPJS itu perlu disehatkan. Kalau Pemerintah mau menyehatkan itu, daripada dikasih ke China, saya sanggup (dalam) dua tahun menyehatkan itu,” ujar Muchtar, Rabu (4/9/2019) seusai menggelar konferensi pers terkait rencana penolakan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di kantor DPP SBSI, Jakarta. Bahkan, lanjutnya, ia siap memikul resiko apapun, apabila dalam dua tahun tidak mampu menyehatkan kembali BPJS Kesehatan.

Muchtar menyebut, bahwa pembenahan BPJS Kesehatan haruslah diawali dengan pelibatan seluruh stakeholder, seperti rumah sakit, ikatan dokter, Apindo, lalu seluruh serikat pekerja. “Pekerjaan kami yang pertama adalah mendiagnosa, apa sebetulnya problem yang kronis dan kompleks di BPJS (Kesehatan),” terang Muchtar.

Dikatakannya, yang dilakukan oleh Pemerintah terkait masalah di BPJS Kesehatan sekarang ini adalah keliru. Seharusnya Pemerintah terlebih dahulu mencari sumber masalahnya, bukan langsung menaikkan besaran iuran premi jaminan sosialnya.

Tak hanya itu, Muchtar juga menolak rencana Pemerintah yang akan melakukan perubahan terhadap beberapa pasal dalam UU Ketenagakerjaan. Ia bersama dengan beberapa serikat pekerja lainnya, yakni SBSI 1992, OPSI, KSPI dan PPMI membentuk Dewan Buruh Nasional Tolak Revisi UU Ketenagakerjaan, dan akan melakukan aksi unjukrasa besar-besaran pada awal Oktober mendatang.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of