Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
315

Ajukan Gugatan di PHI Jakarta Pusat, Pengusaha Mengaku Tak Punya Kantor di Jakarta

Jakarta, BuruhOnline.com – Jandry Luhukay selaku kuasa hukum Muryati, mengatakan pihaknya telah mengajukan empat bukti surat terkait adanya eksepsi (keberatan), yang disampaikan oleh PT. Surya Multi Sarana. Alasannya, gugatan Muryati seharusnya diajukan bukan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Akan tetapi, menurut Jandry, eksepsi Perusahaan adalah keliru. Karena penempatan Muryati bekerja di Jakarta.

Dari keempat bukti yang diajukan, diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dalam Pasal 81 disebutkan, bahwa pekerja dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial yang wilayah hukumnya sesuai dengan tempat ia bekerja. Atas dasar itulah, Jandry mengajukan gugatan ke PHI Jakarta Pusat.

“Agenda sidang hari ini, bukti awal. Karena Tergugat eksepsi terkait kewenangan relatif dari Pengadilan Hubungan Industrial,” ujar Jandry, Senin (28/10/2019). Sehingga ia membantah keterangan Perusahaan yang mendalilkan tidak adanya kantor Perusahaan di Pasar Minggu, Jakarta. Lebih lanjut ditegaskan Jandry, bantahannya itu dikuatkan dengan adanya surat peringatan. “Ada surat SP yang diberikan oleh Tergugat yaitu Kepala Pos yang menandatangani itu Kepala Pos Pasar Minggu,” tuturnya.

Sedangkan bukti yang diajukan PT. Surya Multi Sarana berupa domisili, surat ijin usaha, nomor pokok wajib pajak yang membuktikan alamat kantor berada di Depok, Jawa Barat. “Kalau mereka bicara di Pasar Minggu tidak ada ijin usaha, itu bukan kewenangan daripada buruh. Namun itu kesalahan administrasi, tidak taatnya Perusahaan terhadap aturan yang ada di Indonesia,” jelas Jandry.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Perusahaan yang bergerak di jasa perdagangan secara tunai atau kredit tersebut, PT. Surya Multi Sarana tak akui Muryati sebagai karyawannya. Padahal, slip gaji dan surat pengakhiran hubungan kerja Muryati, dikeluarkan oleh Pemilik Toko SOLITE itu. Muryati diakhiri hubungan kerjanya secara sepihak sejak 4 Juni 2018, dengan alasan degradasi. Alasan tersebut dinilai Jandry, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of