Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
273

Buruh Pabrik Ini Jadi Korban Pertama Permenaker 15/2018

Jakarta, BuruhOnline.com – Pasal 21 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, yang ditetapkan sejak 23 Nopember 2018, akhirnya menjadi dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk membolehkan PT. Nobi Putra Perkasa membayar besaran upah minimum sektoral dengan tiga jenis sektor industri dalam satu Perusahaan, yakni logam, elektronik dan mesin.

Padahal, besaran upah minimum sektoral di ketiga industri tersebut, berbeda-beda. Yaitu diantara Rp4.026.235,00 hingga Rp5.000.443,00 perbulan. Sehingga, dengan dibolehkannya Perusahaan membayar upah masing-masing sektor dalam satu perusahaan yang sama, dinilai Pekerja akan menimbulkan kerugian bagi Pekerja. Selain itu, menurut Arifin, putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.

“Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terkait perselisihan kepentingan, dimana perselisihan kepentingan ini, PHI merupakan keputusan yang final, yang inkraacht, yang tidak bisa dilakukan upaya hukum,” ujar Arifin, Kamis (17/10/2019) usai menghadiri persidangan. Ia menilai, seharusnya perselisihan yang menjadi obyek gugatan PT. Nobi adalah perselisihan hak, bukan perselisihan kepentingan.

“Seharusnya dalam perselisihan ini, menurut kita adalah perselisihan hak. Karena sejak tahun 2015, upah minimum sektoral propinsi yang diterapkan di Perusahaan (PT. Nobi Putra Perkasa) adalah pada sektor listrik,” tuturnya. Sehingga dengan adanya putusan tersebut, maka besaran upah minimum sektor yang berlaku, tidak hanya upah sektor listrik, tetapi juga upah sektor logam dan elektronik yang besarannya dibawah upah sektor listrik.

“Menyatakan UMSP/UMP yang berlaku bagi seluruh karyawan Penggugat mengacu pada Permenaker Nomor 15 Tahun 2018, Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) sesuai bidang usaha masing-masing sektor (Sektor Logam, Sektor Listrik dan Sektor Lampu),” ujar Hakim Taryan membacakan amar putusan.

Padahal, PT. Nobi Putra Perkasa dalam surat gugatannya meminta agar menyatakan tidak sah Nota Pemeriksaan I Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Adminsitrasi Jakarta Timur Nomor 1091/-1.836 tertanggal 10 Mei 2019, mengenai penetapan besaran upah minimum sektoral yang harus diterapkan Perusahaan masuk dalam Sektor Logam, Elektronik dan Mesin.

Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz menilai, seharusnya gugatan yang diajukan Perusahaan bukanlah ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Karena Nota Pemeriksaan merupakan produk hukum pejabat tata usaha negara.

Ia juga mengatakan, karena yang diminta adalah pembatalan Nota Pemeriksaan, maka yang ditarik sebagai tergugat bukanlah serikat pekerja, tetapi Kepala Sudinnakertrans. Menurut Hafidz, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, tegas menyatakan Nota Pemeriksaan merupakan keputusan tata usaha negara.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of