Kamis, 12 Desember 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
240

Dianggap Langgar Perjanjian Kerja, Perusahaan Tambang Australia Digugat

Jakarta, BuruhOnline.com – PT. Nusa Halmahera Minerals menganggap Indra Febrian telah melakukan pelanggaran perjanjian kerja, sehingga tidak lagi dipekerjakan terhitung sejak awal bulan Februari 2018. Atas tindakan Perusahaan tersebut, Indra telah berupaya meminta hak atas uang kompensasi pengakhiran hubungan kerjanya, melalui perundingan hingga mediasi di Dinas Tenaga Kerja. Namun kedua upaya itu, dinilai Mirza Aulia selaku kuasa hukum Indra, tidak menghasilkan kesepakatan.

Dalam surat gugatan yang didaftarkan sejak 24 Juli 2019 tersebut, Indra menuntut PT. Nusa Halmahera Minerals milik perusahaan tambang asal Australia itu, untuk membayarkan uang pesangon sebesar Rp3,7 miliar. Indra juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menetapkan upahnya terhitung sejak diputuskan hubungan kerjanya.

“Tiba-tiba kami dapat surat PHK yang menyatakan bahwa klien kami katanya melanggar perjanjian kerja,” ujar Mirza didampingi Dandy Syaelendra, Kamis (26/9/2019) sesaat usai menghadiri persidangan yang dipimpin oleh Hakim Yuzaida. “Hak yang seharusnya diberikan kepada klien kami itu tidak diberikan,” lanjutnya.

Mirza menganggap pengakhiran hubungan kerja secara sepihak itu, haruslah dibatalkan oleh pengadilan. ‘Menyatakan bahwa PHK sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah’, tulisnya dalam surat gugatan yang diregisterasi dalam Perkaraq Nomor 235/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst itu.

Tak hanya uang pesangon dan upah yang menjadi tuntutan Indra, pihaknya juga meminta Hakim Yuzaida untuk menyita rekening bank milik Perusahaan. ‘Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan terhadap Rekening milik Perusahaan atas nama PT. Nusa Halmahera Minerals, jika Perusahaan lalai untuk melaksanakan Putusan Provisi dalam perkara ini’.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of