Minggu, 20 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
178

Dijatuhi Pidana, Pekerja Tuntut Uang Kompensasi PHK

Bandung, BuruhOnline.com – Meskipun telah menjalani masa pidana selama 10 bulan atas dakwaan tindak pidana pemalsuan surat di Pengadilan Negeri Subang, namun PT. Putri Daya Usahatama tidak kunjung memberikan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja terhadap Roy (bukan nama sebenarnya). Atas tindakan tersebut, ia melalui Muhammad Isa Fajri Yanuar selaku kuasa hukumnya mengajukan gugatan perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung.

Dalam surat gugatannya, selain meminta agar dinyatakan putus hubungan kerja, Roy menuntut pembayaran uang penggantian hak. PT. Putri Daya Usahatama juga dituntut untuk membayar kekurangan upah sejak Desember 2014 hingga April 2015, serta upah yang belum dibayarkan. Apabila gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan dan tidak dilaksanakan, maka pengusaha dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom).

Dikatakan Isa, Senin (7/10/2019) usai menghadiri persidangan, pihaknya telah berupaya menyelesaikan perselisihan tersebut melalui mediasi di Dinas Tenaga Kerja. “Karena kebetulan klien kami diduga melakukan tindak pidana, dan urusan tindak pidananya sudah selesai, namun hak-hak lainnya belum diberikan,” katanya.

Dalam anjurannya, Disnaker sudah menyarankan agar Perusahaan membayar uang kompensasi pengakhiran hubungan kerjanya yang dilakukannya pada tahun 2017. Sebab, Roy telah bekerja selama lima tahun, sehingga dianggap masih berhak mendapatkan kompensasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Hakim Wasdi Permana yang memimpin jalannya persidangan dalam Perkara Nomor 212/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg itu, memberi kesempatan kepada Roy melalui kuasa hukumnya pada pekan depan, untuk mengajukan replik atas jawaban yang disampaikan oleh Perusahaan.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of