Minggu, 20 Oktober 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
302

Gugatan PT. Nobi Bukanlah Wewenang Pengadilan Hubungan Industrial

Jakarta, BuruhOnline.com – Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Taryan Setiawan, kembali menggelar sidang lanjutan dalam perkara perselisihan hubungan industrial, yang diajukan oleh PT. Nobi Putra Perkasa melawan Serikat Pekerja, Kamis (26/9/2019) di ruang sidang Sarwata, gedung Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam persidangan yang beragendakan mendengarkan keterangan saksi tersebut, Arifin selaku kuasa hukum Serikat Pekerja mengatakan, bahwa pihaknya sangat yakin gugatan Perusahaan akan ditolak oleh Majelis Hakim. Sebab menurutnya, keterangan dua orang saksi yakni Ragil dan Bustanil Arifin, telah menerangkan sistem kerja yang diberlakukan di Perusahaan, serta penerapan upah minimum sektoral provinsi yang sebelumnya telah diterapkan.

“Antara keterangan saksi dengan bukti yang kita ajukan, kemudian posita dan petitum kita itu, Alhamdulillah sejalan,” jelas Arifin didampingi oleh pengurus serikat pekerja yang lain. Lebih lanjut ia menegaskan, keinginan Perusahaan yang hendak memberlakukan besaran upah dengan tiga sektor, tidaklah beralasan. Sebab, pemberlakuan tiga upah sektoral itu, dapat mengakibatkan adanya tindakan diskriminasi dan merugikan Pekerja.

PT. Nobi Putra Perkasa dalam petitumnya, meminta Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah Nota Pemeriksaan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Jakarta Timur, mengenai penetapan besaran upah yang harus diberlakukan sesuai dengan sektor logam, elektronik dan mesin.

Terhadap tuntutan tersebut, Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Muhammad Hafidz menilai gugatan Perusahaan tidak seharusnya diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI). Karena Nota Pemeriksaan merupakan produk hukum pejabat tata usaha negara. “Produk TUN tidak dapat diuji di pengadilan hubungan industrial. Jadi sudah sepantasnya Hakim menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut,” ujar Hafidz melalui sambungan telepon, Senin (28/9/2019).

Ia juga mengatakan, karena yang diminta adalah pembatalan Nota Pemeriksaan, maka yang ditarik sebagai tergugat bukanlah serikat pekerja, tetapi Kepala Sudinnakertrans. Menurut Hafidz, pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-XII/2014, tegas menyatakan Nota Pemeriksaan merupakan keputusan tata usaha negara.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of