Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
228

Kedua Kalinya, Uji Materi Aturan Peninjauan Kembali Ditolak MK

Jakarta, BuruhOnline.com – Dianggap serupa dengan permohonan dalam uji materi sebelumnya, Mahkamah Konstitusi untuk kedua kalinya juga menolak pengujian ketiadaan pengaturan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI).

“Amar putusan. Mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Rabu (23/10/2019). Mahkamah menilai, alasan-alasan dalam permohonan yang diajukan oleh Marion Kova selaku mantan Pekerja Perum Peruri itu, memiliki tujuan yang sama dengan permohonan yang diajukan oleh PT. Hollit International dalam Perkara Nomor 34/PUU-XVII/2019.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Suhartoyo, Mahkamah telah memiliki pendirian terhadap konstitusionalitas Pasal 57 UU PPHI. Sebab, pembatasan upaya hukum dalam perkara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial, mempunyai karakteristik khusus dengan pertimbangan agar penyelesaian perkara hubungan industrial ditujukan untuk menjamin terlaksananya asas cepat, tepat, adil, dan murah. Sehingga dengan ketiadaan pengaturan upaya hukum PK, maka diharapkan tidak terganggunya proses produksi pada suatu perusahaan yang mempekerjakan karyawan.

“Hakim sudah memutus Pasal 57, dan ini erga omnes ya, berlaku untuk keseluruhan dan kita harus ikut keputusan hakim,” ujar Rizki Yudha selaku kuasa hukum dari Marion Kova usai menghadiri sidang pengucapan putusan di Gedung MK, Jakarta. Terhadap putusan tersebut, Rizki mengaku akan kembali mempelajari kemungkinan dilakukannya upaya-upaya lain terhadap isu konstitusionalitas pengaturan PK dalam UU PPHI.

Seperti telah diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi pada 23 September 2019 lalu, telah memutus permohonan pengujian Pasal 56 UU PPHI. MK berpendapat, pengaturan PK dalam Undang-Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985 yang bersifat umum (lex generalis), hanya dapat dilakukan upaya hukum PK atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang ketentuan umum tersebut tidak dikecualikan oleh ketentuan undang-undang yang bersifat khusus (lex specialist), yakni oleh UU PPHI. Selain itu, upaya hukum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tidak selalu boleh diartikan dapat diajukan PK.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of