Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
328

Mantan Pekerja PT. Dada Indonesia Ajukan PKPU ke Pengadilan Niaga

Ilustrasi. (foto: kabarjambi.net)

Jakarta, BuruhOnline.com – Ani Maryani bersama 321 orang lainnya, akhirnya meminta Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk menyatakan PT. Dada Indonesia dalam keadaan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Dalam permohonan yang diregisterasi dengan Nomor Perkara 221/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, Senin (14/10/2019) itu, Ani melalui kuasa hukumnya, Julius Ibrani juga menunjuk Muhammad Darwin Syafii Hasibuan dan Marulitua Rajagukguk sebagai Pengurus PKPU.

PT. Dada Indonesia selaku produsen garment yang berproduksi di Sadang, Purwakarta itu, sejak Oktober 2018 secara tiba-tiba menutup Perusahaan. Kejadian tersebut, mengakibatkan ratusan buruhnya tidak dapat masuk ke lokasi Perusahaan. Tak hanya upah, uang kompensasi akibat tutupnya Perusahaan tak kunjung dibayarkan.

Atas kejadian tersebut, sejumlah pekerja mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Bandung. Dalam putusannya, PHI menghukum Perusahaan yang berkantor pusat di Jakarta Garden City, Rukan Avenue Cakung, Jakarta Timur itu, untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan penggantian hak akibat pemutusan hubungan kerja dengan alasan tutup.

Dengan adanya upaya hukum PKPU, para mantan Pekerja setidaknya akan dijamin hak-haknya atas pembayaran upah yang belum dibayarkan PT. Dada Indonesia. Hal itu, telah dipastikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 67/PUU-XI/2013, yang menyatakan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, dimaknai: ‘Pembayaran upah pekerja yang terhutang didahulukan atas semua jenis kreditur termasuk atas tagihan kreditur separatis, tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, sedangkan hak-hak Pekerja lainnya didahulukan atas semua tagihan termasuk tagihan hak negara, kantor lelang dan badan umum yang dibentuk Pemerintah, kecuali tagihan dari kreditur separatis’.

Terhadap tuntutan Ani dan kawan-kawan, Pengadilan Niaga hanya diberi waktu 20 hari oleh Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, untuk memutuskan menolak atau mengabulkan permohonan PKPU.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of