Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
223

Mekanisme Eksekusi Putusan Bekerja Kembali Tidak Jelas, Ini Rekomendasi LeIP

Jakarta, BuruhOnline.com – Para pencari keadilan, khususnya kaum buruh yang selama ini berada pada posisi yang tidak seimbang dengan pengusaha, kerap berhadapan dengan keadaan tidak mudahnya meng-eksekusi putusan pengadilan hubungan industrial. Dalam amar putusan yang sifatnya menghukum pengusaha untuk membayar sejumlah uang, setidaknya buruh dapat meminta proses penyitaan dan penjualan harta benda milik pengusaha.

Berbanding terbalik, ketika amar putusan pengadilan memerintahkan pengusaha untuk mempekerjakan kembali buruh yang diberhentikannya, atau juga putusan yang mewajibkan pengusaha menetapkan status buruh kontrak menjadi pekerja tetap. Atas temuan tersebut, Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) menggelar diskusi publik dengan tema “Mewujudkan Sistem Eksekusi Putusan Perdata Yang Efektif dan Efisien”, di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta, Rabu (2/10/2019).

“Karena memang menunjukkan kasus perselisihan hubungan industrial antara buruh dengan perusahaan, sebenarnya-kan ada relasi kuasi yang tidak seimbang ya,” demikian dikatakan Direktur Eksekutif LeIP Liza Farihah disela-sela diskusi. Ia juga menambahkan, ditemukan adanya kesulitan bagi pihak buruh dalam mencari asset perusahaan.

“Adanya kesulitan dalam menelusuri harta benda milik perusahaan ketika hendak meminta pelaksanaan putusan pengadilan. Dan itu diperparah lagi dengan bagaimana pengadilan yang diharapkan sebagai tempat para buruh mendapatkan hak-haknya, itu susah melakukan eksekusi perdata karena pengadilan-pun sangat susah memiliki akses untuk menelusuri asset dari perusahaan,” lanjut Liza.

Dengan adanya temuan-temuan tersebut, LeIP berharap adanya dorongan bagi lembaga peradilan untuk memperbaiki mekanisme sistem eksekusi putusan pengadilan yang efektif dan efisien. “Kami juga meminta kepada Pemerintah, untuk memberikan akses kepada pengadilan dalam menelusuri informasi mengenai asset termohon eksekusi,” tegasnya.

LeIP dalam rekomendasinya, terhadap putusan pengadilan hubungan industrial yang berisi perintah untuk melakukan suatu perbuatan kepada pengusaha, maka buruh dapat meminta uang pengganti selama pengusaha enggan menjalankan putusan itu. Hal tersebut, diatur dalam Pasal 225 HIR/Pasal 229 RBg. Namun demikian, besaran uang pengganti dapat langsung ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, yang dihitung setelah jangka waktu proses aanmaning (teguran) berakhir hingga batas masa kerja buruh berakhir (pensiun). Berikut rekomendasi LeIP:

Dalam perkara hubungan industrial, eksekusi atas putusan pengadilan yang memerintahkan pemberi kerja mempekerjakan pekerja kembali dilaksanakan dengan mekanisme eksekusi melakukan suatu perbuatan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Dalam hal pemberi kerja tidak melaksanakan putusan hingga batas waktu aanmaning berakhir, pengadilan wajib menilai perbuatan tersebut dengan uang pengganti perbuatan yang dihitung berdasarkan jumlah upah/gaji yang seharusnya diterima pekerja apabila dipekerjakan kembali hingga masa kerjanya berakhir.

2. Dalam hal terdapat penjatuhan dwangsom, apabila pemberi kerja tidak membayar dwangsom tersebut, jumlah dwangsom dimasukkan dalam jumlah uang yang harus dibayar pemberi kerja bersamaan dengan jumlah uang pengganti perbuatan.

3. Jumlah uang pengganti perbuatan dan/atau dwangsom tersebut harus dituangkan dalam penetapan perintah eksekusi yang apabila pemberi kerja tidak membayar uang tersebut, penetapan perintah eksekusi dapat langsung menjadi dasar pelaksanaan eksekusi sesuai dengan mekanisme eksekusi membayar sejumlah uang.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of