Jumat, 22 November 2019 | Saatnya Buruh Cerdas
323

Menelisik Tuntutan Ganti Rugi Karena Pemberhentian Sepihak

Jakarta, BuruhOnline.com – Meski tidak umum menjadi salah satu tuntutan dalam gugatan perselisihan hubungan industrial, namun jika dicermati, maka tuntutan ganti rugi atas pemberhentian sepihak yang dilakukan Pengusaha, menjadi relevan jika dikaitkan dengan hak bekerja setiap orang yang dijamin oleh konstitusi UUD 1945. Arifin selaku kuasa hukum Nunut Kurniawan dan Julius Mahanaim, menggugat PT. Global Bintang Timur Ekspress untuk membayar ganti rugi miliaran rupiah.

Arifin mendasarkan alasannya pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang menyebutkan, bahwa apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena pekerja meninggal dunia, berakhirnya kontrak kerja, adanya putusan pengadilan atau adanya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

“Tetapi Majelis Hakim tidak membaca secara utuh, bahwa Pasal 62 tidak hanya bicara tentang pengakhiran hubungan kerja PKWT. Tetapi juga pengakhiran hubungan kerja yang tidak sesuai dengan Pasal 61,” tegas Arifin, Senin (28/10/2019) usai menghadiri persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebab menurutnya, justru perselisihan yang dipersoalkan oleh Nunut dan Julius terkait pengakhiran hubungan kerja bukan karena adanya putusan pengadilan, melainkan keinginan sepihak Perusahaan.

Jika hendak menggunakan parameter konstitusi Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, negara menjamin hak bekerja bagi setiap orang. Jaminan tersebut kemudian diimplementasikan ke dalam Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang hanya membenarkan pemutusan hubungan kerja terjadi apabila setelah memperoleh penetapan atau putusan dari PHI.

Sehingga dengan adanya pengakhiran hubungan kerja yang bukan karena pekerja meninggal dunia, berakhirnya kontrak kerja, adanya putusan pengadilan atau adanya keadaan tertentu yang dicantumkan dalam peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, maka beralasan bagi pekerja untuk mendapatkan ganti rugi sebesar upah hingga batas waktu hubungan kerjanya berakhir, yakni akibat meninggal dunia, pensiun atau melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan hubungan kerjanya berakhir.

Dalam putusannya, Majelis Hakim yang diketuai oleh Hakim Taryan Setiawan, menghukum PT. Global Bintang Timur Ekspress, untuk membayar uang kompensasi pesangon dua kali ketentuan undang-undang, dan upah selama tidak dipekerjakan sebesar 6 (enam) bulan upah. “Pengusaha mau melakukan upaya hukum sampai di ujung dunia-pun, kita akan ikuti,” tegas Arifin.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of